Komnas Perempuan prihatin atas peristiwa meninggalnya ibu hamil di Papua usai ditolak 4 rumah sakit (RS). Komnas Perempuan menyayangkan tidak adanya pertolongan kepada ibu dan bayinya.
"Kami turut prihatin sekali dan menyayangkan ketiadaan pertolongan kepada ibu hamil baik dari sisi dokter maupun peralatan," kata Komisioner Komnas Perempuan, Chatarina Pancer Istiyani, Rabu (26/11/2025).
Dia menyoroti soal tak ada pihak yang berani mengambil keputusan untuk membuat suatu tindakan terhadap ibu tersebut yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.
Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) di RS tersebut. Dia menilai pemerintah perlu menghadirkan dokter spesialis kandungan serta kelengkapan alat medis sehingga kejadian serupa tak terulang.
"Ini kan menunjukkan SDM di situ kan belum mampu menangani ibu yang dalam kondisi kedaruratan medis seperti itu," ucapnya.
"Kalau negara bisa menghadirkan dokter di situ, dokter kandungan yang mungkin dengan segala peralatannya tentu kan bisa mencegah kejadian seperti ini," imbuhnya.
Prabowo Minta RS Diaudit
Mendagri Tito Karnavian telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto soal ibu dan bayi dalam kandungan yang meninggal dunia usai diduga ditolak 4 RS di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Tito mengungkap arahan Prabowo untuk melakukan audit pelayanan kesehatan secara keseluruhan di daerah tersebut.
"Ya, saya melapor pada beliau. Jadi diantaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit. Dan saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Matius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu," kata Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11).
Tito menjelaskan audit yang dimaksud mencakup seluruh pihak terkait, mulai dari RS hingga dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ia juga menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kemendagri sudah menurunkan tim khusus ke Jayapura hari ini.
"Yang kedua melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit-rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di Dinas Kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit," lanjut Tito.
Kemendagri juga akan meninjau aspek regulasi, mulai dari Peraturan Bupati hingga Peraturan Gubernur, yang mengatur relasi dan tanggung jawab rumah sakit daerah dan provinsi.
Di sisi lain, Tito mengatakan Kemenkes mengirim tim untuk mengaudit teknis pelayanan medis agar dapat mengidentifikasi penyebab utama peristiwa tragis ini. Tito menegaskan pesan Presiden Prabowo agar semua pihak bergerak cepat menemukan akar persoalan dan memperbaikinya.
"Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari pak presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama," ucapnya.
"Segera lakukan audit untuk mengetahui pokok masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti, malam ini semuanya berangkat ke sana," lanjutnya.
(dek/jbr)