.webp)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya wanita bernama Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan evaluasi agar kejadian tak terulang.
"Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya, untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani, khususnya di wilayah 3T," kata Puan di DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Puan menyebutkan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern," sebutnya.
"Dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan, hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi di khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini," tambah dia.
Sebelumnya, Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Irene merupakan warga Kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Irene dan bayinya dinyatakan meninggal dalam perjalanan bolak-balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak beberapa rumah sakit pada Senin (17/11), sekitar pukul 05.00 WIT.
"Kematian seorang ibu hamil Irene Sokoy dan bayinya adalah tragedi yang memilukan. Empat rumah sakit diduga menolak korban," ujar Kepala Kampung Hobong Abraham Kabey.
Abraham menyebutkan Irene ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Menurut dia, hal itu sangat menyakitkan bagi masyarakat.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri menyampaikan permohonan maaf dan dukacita. Dia mengatakan peristiwa itu menjadi contoh buruknya pelayanan medis di Papua.
"Saya baru mau memulai, tetapi Tuhan sudah memberikan satu contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di provinsi di Papua. Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah. Ini kebodohan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah," kata Fakhiri dalam keterangannya.
(ial/idn)
