Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan inklusif. Hal tersebut disampaikan pada Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, hari ini.
Yassierli menyebut isu ketenagakerjaan saat ini sangat dinamis dan sensitif di tengah tantangan struktural yang besar. Data Kemnaker menunjukkan angkatan kerja Indonesia mencapai 153 juta orang dengan sekitar 3,5 juta pencari kerja baru setiap tahun.
"Ini menuntut respons yang cepat, akurat, dan berbasis data," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker mengembangkan Market Information System sebagai penghubung antara pencari kerja dan peluang kerja. Yassierli menilai job fair konvensional kini tak lagi relevan. Penguatan integrasi data juga dilakukan bersama BPS, termasuk rencana peningkatan frekuensi Sakernas untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang lebih akurat dan mutakhir.
Selain digitalisasi, Kemnaker turut memperkuat layanan fisik dengan mentransformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Talent and Innovation Hub. BLK kini menjadi pusat layanan pelatihan dan informasi yang dapat diakses secara langsung maupun daring.
"BLK harus hadir di tengah masyarakat, menjadi ruang bagi pencari kerja untuk skilling, serta bagi pekerja untuk upskilling dan reskilling," ucapnya.
Lebih lanjut, Yassierli menerangkan bahwa Kemnaker mengoptimalkan berbagai layanan digital, mulai dari situs PPID, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang meraih peringkat pertama nasional, Pelayanan Terpadu Satu Atap, kanal resmi kemnaker.go.id, media sosial, hingga aplikasi SIAPkerja. Beberapa unit teknis seperti Unit Pengendalian Gratifikasi turut diperkuat dan meraih peringkat kedua nasional.
Ekosistem digital SIAPkerja kini menjadi pusat layanan terintegrasi, mencakup Skillhub untuk pelatihan, Sertihub untuk sertifikasi kompetensi, Karirhub dengan lebih dari 300.000 lowongan kerja dan 5,7 juta pengguna terdaftar, serta Maganghub yang telah diakses lebih dari 256.000 pengguna. Meski sempat mengalami kendala teknis, layanan-layanan ini disebut telah diatasi dan terus dikembangkan untuk memperluas akses informasi.
Informasi ketenagakerjaan pun tersedia melalui Sistem Satu Data Kemnaker yang terhubung dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga data dapat diakses real time dan tervalidasi. Selain itu, tarif PNBP untuk layanan sertifikasi, izin, dan TKA kini dibuka secara online sebagai bagian dari penguatan transparansi.
Untuk mendukung pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3, Kemnaker menghadirkan platform Lapor Menaker yang memungkinkan publik mengakses berbagai informasi secara terbuka.
"Sistem ini memastikan informasi ketenagakerjaan dapat diakses publik secara cepat dan akurat," pungkas Yassierli.
(akd/ega)