Komandan Satuan Siber (Dansat Siber) Mabes TNI Brigjen Jo Sembiring berkonsultasi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana oleh pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik upaya Dansat Mabes TNI mencari dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi.
"Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan keterlibatan TNI dalam pemantauan aktivitas ruang siber, yang justru memperkuat gejala militerisasi ruang siber," bunyi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (9/9/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan beberapa LSM. Beberapa di antaranya Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, hingga Setara Institute.
Koalisi memandang ada upaya kriminalisasi Ferry Irwandi dan yang lainnya. Upaya ini justru memperkuat sinyal untuk menutupi fakta kejadian.
"Adanya upaya mengkriminalisasi Ferry Irwandi dll justru semakin menguatkan sinyal adanya upaya untuk menutupi fakta kejadian dan menghalang-halangi penegakan hukum yang adil dan fair," jelasnya.
Koalisi menilai pelaporan terhadap Ferry Irwandi mengesankan upaya intervensi hukum. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.
"Bahkan, dari pelaporan yang dilakukan, mengesankan ada upaya untuk mengintervensi proses penegakan hukum, yang tentu menjadi ancaman bagi demokrasi dan negara hukum," lanjutnya.
Koalisi Sipil menyarankan agar TNI menggelar upaya hukum yang layak, semata-mata agar masyarakat bisa mengetahui fakta yang sesungguhnya.
"Bilamana ada dugaan tindak pidana, seharusnya TNI menggelar upaya hukum layaknya proses pidana, dan membawa oknum yang diduga pelaku ke meja hijau agar masyarakat mengetahui fakta dan kebenaran yang sesungguhnya," katanya.
(rdp/imk)