KPK mengungkap pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) rumah sakit masih dari kalangan swasta dan pegawai negeri. KPK memastikan akan ada penyelenggara negara (PN) yang terlibat korupsi tersebut.
"PN-nya nanti, tadi saya belum cek ya, tapi yang jelas pasti ada," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).
Asep memastikan penyelenggara negara dalam kasus ini akan ada karena perkaranya terkait suap dari swasta. Namun saat ini KPK belum bisa mengungkapnya.
"Pasti ada karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara," ucapnya.
Asep mengungkap tim KPK masih bergerak di Sulawesi Selatan. Dia meminta semua pihak menunggu hasil dari tim KPK yang masih bergerak.
"Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih kita sama-sama tunggu," ujarnya.
Diketahui, KPK melakukan OTT di Sulawesi Tenggara. Informasi itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
"Iya," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi, Kamis (7/8).
OTT di Sultra ini menjadi tangkap tangan ketiga KPK sepanjang 2025. Dua OTT itu adalah kasus proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
Selain itu, KPK telah melakukan OTT di wilayah Sumatera Utara. OTT itu berkaitan dengan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dan preservasi jalan pada Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumatera Utara.
Tonton juga video "Sahroni Bantah Bupati Kolaka Timur Kena OTT KPK" di sini:
(ial/fas)