DPR RI telah menetapkan 41 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan sebanyak 178 RUU Prolegnas jangka menengah 2025-2029. Fraksi PKB DPR bakal mengawal proses RUU dalam Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Iklim.
"DPP PKB menugaskan anggota Fraksi PKB untuk mengawal RUU yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat," kata Kapoksi Badan Legislasi F-PKB Daniel Johan (DJ) kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).
Daniel menyebutkan, salah satu RUU yang menjadi atensi ialah RUU PPRT. Dia mengatakan RUU ini untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.
"Usulan RUU berkaitan langsung dengan masyarakat seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). RUU ini untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang berprofesi sebagai pekerja rumah tangga, kerap terjadi perlakuan tidak baik oleh oknum yang mempekerjakan sehingga perlu ada aturan yang jelas dalam melindungi warga dari berbagai ancaman, perlakuan yang tidak pantas," ujarnya.
Selain itu, DJ menyinggung RUU Masyarakat Adat. Menurutnya, RUU ini menjadi yang ditunggu-tunggu masyarakat selama belasan tahun diwacanakan.
Kemudian, sebut dia, ada juga RUU Pertanian, RUU Pangan yang berkaitan dengan kebutuhan pangan nasional. Daniel mengatakan partainya mengawal betul RUU berkaitan dengan pangan, baik itu RUU Pangan, RUU Pertanian yang saling terkait.
Secara lengkap Fraksi PKB ditugaskan oleh DPP PKB untuk mengawal pembahasan RUU di DPR setidaknya ada 17 RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2025, di antaranya RUU Pemilu, RUU PPRT, RUU Masyarakat Hukum Adat, hingga RUU tentang Iklim.
"Baleg mengesahkan RUU prioritas dan RUU long list pada tanggal 18 November 2024. F-PKB mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawal, memberikan masukan, saran untuk pembahasan RUU yang nanti akan dibahas," kata Daniel.
(fca/gbr)