Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan kepindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan rakyat. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai kenyataannya bertolak belakang.
"Bahwa yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta di lapangan. Karena kalau beliau mengatakan itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili seluruh anggota DPR. Maka saya sampaikan dua jenis survei yang ternyata mayoritasnya dari survei itu lebih dari 57% warga Indonesia tidak setuju pindah ke IKN," kata HNW kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).
HNW mengatakan PKS sedari awal sudah menolak pindahnya ibu kota. Ia menyarankan Jokowi mengungkapkan apa adanya ke publik.
"Dan kalo seluruh anggota dewan jelas tidak, karena fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak sejarahnya UU sejak diputuskan dari paripurna. Termasuk ketika ada revisi terhadap UU tersebut pun PKS menolak," tutur HNW.
"Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi ini sudah masa terakhir jabatan beliau, yang jelas sekali berkali-kali diputuskan ternyata tidak bisa terlaksana," tambahnya.
Ia pun menyerahkan Presiden ke depan untuk menandatangani Keppres terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. HNW ingin Prabowo Subianto yang menentukan ke depannya.
"Dan sudahlah maka biarkan presiden yang akan datang yang akan menandatangani Keppres, apakah akan pindah atau tidak pindah," tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut ibu kota pindah ke IKN Nusantara bukan keputusan presiden semata. Dia mengatakan keputusan itu adalah keputusan semua masyarakat.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Video Jokowi Dorong UMKM Ikut Berkontribusi Suplai Logistik IKN
(dwr/aud)