.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan keputusan presiden semata. Dia mengatakan keputusan itu adalah keputusan semua masyarakat.
Masyarakat yang dimaksud adalah setujunya 93% fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dia mengaku keputusan ini tentu tidak mudah.
"Sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," lanjutnya.
Jokowi juga bercerita bahwa rencana ibu kota pindah ini pernah di gagas Presiden Sukarno hingga Soeharto. Dia menyebut dirinya hanya mengeksekusi rencana yang sejak lama itu.
Dia menyebutkan rencana eksekusi ini telah diriset sejak dia lantik pada 2014. Setelah itu pengkajian terus dilakukan.
"Sehingga betul Bung Karno tahun '60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota, kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," kata Jokowi.
"Dilihat dulu kenapa Bung Karno memutuskan Palangka Raya coba dicek. Dan setelah melalui beberapa studi diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju. Didetailkan lagi kemudian saya cek di lapangan nggak sekali dua kali tiga kali kemudian bismillah saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur," tambahnya.
Jokowi: Pindah Bukan Cuma Fisik
Jokowi menginginkan pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara ini bukan hanya pindah secara fisik saja, tapi juga pindah pola pikir dan cara kerja. Ia menilai pemindahan ibu kota ini sebagai tonggak peradaban negara yang merdeka.
"Kepindahan kita ke Ibu Kota Nusantara ini juga sekali lagi bolak-balik saya sampaikan kita ini bukan ingin pindah fisiknya, pindah istana, pindah fisik gedung Kementerian, bukan itu," kata Jokowi.
"Tapi yang kita inginkan dalam tonggak peradaban kita sebagai sebuah bangsa sejak kemerdekaan itu adalah tonggak-tonggak, pancang-pancang, tahapan-tahapan kita berbangsa dan bernegara dalam jangka menengah dan panjang," lanjut Jokowi.
Jokowi juga ingin pindah ibu kota juga pindah pola pikir baru. Serta juga membangun semangat baru dengan sistem yang dibangun sejak awal.
"Yang ingin saya sampaikan adalah pindahnya ke sini itu adalah pindahnya pola pikir baru kita, pindahnya mindset baru kita, pindahnya cara kerja baru kita, pindahnya semangat kerja baru kita, pindahnya spirit kerja baru kita, dengan sistem yang sudah dibangun sejak awal karena bangunan-bangunan juga dibangun dengan perencanaan mulai dari nol, mestinya sistemnya bisa kita bangun dengan baik mulai dari nol. Artinya nanti ASN masuk ke sini sistemnya itu sudah siap," ujarnya.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
Simak juga Video: Video Jokowi Sebut Lampu di Istana IKN Bukan dari Italia, tapi Boyolali
Groundbreaking 3 Proyek
Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tiga proyek dari investor asing di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi menilai hal tersebut menjadi bukti IKN menarik untuk investasi.
"Ya ini yang paling penting investor, investasi asing sudah masuk ke Ibu Kota Nusantara. Ini menunjukkan kepercayaan dari investasi, baik lokal, domestik, maupun internasional, bahwa Nusantara memang tempat yang sangat menarik untuk investasi," kata Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).
Para investor asing itu membangun proyek fasilitas pendidikan, hotel, hingga perkantoran. Jokowi mengatakan fasilitas pemerintahan tetap ditangani pemerintah.
"Tapi urusan untuk yang fasilitas kepemerintahan memang semua di handle oleh pemerintah," ujarnya.
Jokowi menekankan banyak letter of intent (LoI) investor asing di IKN. Namun, menurut dia, investasi itu tetap diseleksi sesuai kebutuhan di IKN.
"Ini yang sudah tanda tangan LoI kan sudah banyak, kan diseleksi, kan diskrining. Tidak semua masuk langsung iya, ini masuk iya, ini masuk iya, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di IKN. Akan terbangun sebuah ekosistem yang baik sehingga Nusantara menjadi lokasi yang menarik," ujarnya.
Jokowi membeberkan Delonix Group akan membangun hotel hingga pusat perbelanjaan di atas lahan 2.400 meter persegi. Dengan fasilitas apartemen, pusat belanja, perkantoran, pusat olahraga, dan kebugaran di kawasan IKN ini.
"Dengan investasi di IKN ini, Delonix Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN dan ini akan membawa dampak kepercayaan pada investor lain untuk segera masuk ke IKN," ujarnya.
