.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan kepindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan keputusan rakyat. Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai kenyataannya bertolak belakang.
"Bahwa yang dinyatakan Pak Jokowi berbeda dengan fakta di lapangan. Karena kalau beliau mengatakan itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili seluruh anggota DPR. Maka saya sampaikan dua jenis survei yang ternyata mayoritasnya dari survei itu lebih dari 57% warga Indonesia tidak setuju pindah ke IKN," kata HNW kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).
HNW mengatakan PKS sedari awal sudah menolak pindahnya ibu kota. Ia menyarankan Jokowi mengungkapkan apa adanya ke publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan kalo seluruh anggota dewan jelas tidak, karena fraksi PKS sebagai fraksi jelas menolak sejarahnya UU sejak diputuskan dari paripurna. Termasuk ketika ada revisi terhadap UU tersebut pun PKS menolak," tutur HNW.
"Jadi apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, dan sebaiknya memang beliau menyampaikan apa adanya saja. Apalagi ini sudah masa terakhir jabatan beliau, yang jelas sekali berkali-kali diputuskan ternyata tidak bisa terlaksana," tambahnya.
Ia pun menyerahkan Presiden ke depan untuk menandatangani Keppres terkait pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. HNW ingin Prabowo Subianto yang menentukan ke depannya.
"Dan sudahlah maka biarkan presiden yang akan datang yang akan menandatangani Keppres, apakah akan pindah atau tidak pindah," tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut ibu kota pindah ke IKN Nusantara bukan keputusan presiden semata. Dia mengatakan keputusan itu adalah keputusan semua masyarakat.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Video Jokowi Dorong UMKM Ikut Berkontribusi Suplai Logistik IKN
Masyarakat yang dimaksud adalah setujunya 93% fraksi di DPR atas berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Dia mengaku keputusan ini tentu tidak mudah.
"Sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Amin Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (25/9).
"Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," lanjutnya.
Jokowi juga bercerita bahwa rencana ibu kota pindah ini pernah di gagas Presiden Sukarno hingga Soeharto. Dia menyebut, dirinya hanya mengeksekusi rencana yang sudah lama itu.
Dia menyebutkan rencana eksekusi ini telah diriset sejak dia lantik pada 2014. Setelah itu pengkajian terus dilakukan.
