Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengkritik Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena dinilai lamban dalam memutus dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri. Firli diketahui sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi belum bisa diproses oleh Jokowi.
"Dewas-nya kelamaan proses hal tersebut, terlalu slow kerjanya. Dewas nggak tegas dan bertele-tele," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (22/12/2023).
Sahroni menghargai pilihan Firli yang sudah menyatakan secara resmi mengundurkan diri. "Pak Firli juga sudah mundur secara resmi, kita kasih jempol buat Pak Firli pada hal tersebut," ucap Sahroni.
Istana sebelumnya menyatakan pengunduran diri Firli Bahuri dari KPK belum bisa diproses lebih lanjut. Alasannya adalah surat pengunduran diri Firli hanya menyatakan berhenti.
"Keppres pemberhentian Bp Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK belum bisa diproses lebih lanjut karena dalam surat tersebut, Bp Firli Bahuri tidak menyebutkan mengundurkan diri, tetapi menyatakan berhenti," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, kepada wartawan.
Ari menjelaskan pernyataan berhenti tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang KPK.
"Pernyataan berhenti tidak dikenal sebagai syarat pemberhentian pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU KPK," ujar Ari.
Untuk diketahui, Firli sudah diproses etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Putusan sudah diketok tapi baru akan dibacakan pada Rabu, 27 Desember 2023.
Sebagaimana diketahui bahwa proses etik di Dewas KPK hanya berlaku untuk orang-orang yang masih berstatus sebagai insan KPK. Apabila pengunduran diri Firli disetujui Jokowi, besar kemungkinan dia akan lolos dari sanksi etik yang sudah dijatuhkan oleh Dewas KPK tersebut.
Simak Video: Rabu Depan, Polisi Kembali Panggil Firli Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
(fas/aud)