Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 Puan Maharani melakukan bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Maria Fernanda Lay.
Pertemuan ini dilakukan di sela pelaksanaan Sidang Umum AIPA ke-44 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (8/8). Dalam bilateral meeting ini, keduanya membahas tentang keanggotaan Timor Leste di ASEAN.
"Saya berharap, Timor Leste dapat memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Roadmap Keanggotaan Penuh menjelang pelaksanaan KTT ASEAN pada September 2023 mendatang," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/8/2023)..
Puan mengatakan Indonesia selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk mendukung keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Bahkan, DPR juga memberi dorongan untuk mitra-mitra eksternal bagi Timor Leste.
"Saya menanti kerja sama yang lebih intensif antara Indonesia dan Republik Timor Leste pasca keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN," jelasnya.
Pada pertemuan ini, Puan menyinggung soal peningkatan kerja sama kedua negara dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, perdagangan dan investasi. Menurutnya, penting bagi Indonesia dan Timor Leste merealisasikan Perjanjian Bilateral di Bidang Investasi (Bilateral Investment Treaty).
"Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mendorong lebih banyak lagi investasi Indonesia ke Timor Leste," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, total perdagangan bilateral Indonesia-Timor-Leste mencapai USD 302 juta pada 2022 dengan pertumbuhan lebih dari 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan total investasi Indonesia di Timor Leste mencapai USD 818 juta meliputi sektor telekomunikasi, migas, dan perbankan.
Puan mengatakan pertemuan ini juga membahas mengenai negosiasi perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hingga kini, kedua negara masih menyisakan dua segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben yang belum selesai. Puan berharap parlemen kedua negara dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk segera menyelesaikan negosiasi tersebut.
"Begitu pula dengan negosiasi batas maritim yang secara resmi dapat kita upayakan pascanegosiasi batas darat," katanya.
Mantan Menko PMK itu menilai Indonesia dan Timor Leste memiliki kurang lebih 268,8 km batas darat yang perlu diatur konektivitasnya. Jika masalah batas negara telah usai, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama ekonomi perbatasan yang saling menguntungkan kedua negara.
"Saya berharap, kita dapat merealisasikan kerja sama di kawasan perbatasan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Perbatasan," ucap Puan.
(akn/ega)