Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang provinsi ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sembilan fraksi di DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat di tingkat Komisi.
Rapat digelar di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri langsung Mendagri Tito Karnavian hingga perwakilan Kemenkeu, Kemenkumham, dan Bappenas.
"Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan pandangan mini fraksi dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI, kemudian pandangan akhir dari Komite I DPD RI, dan juga pandangan akhir dari pemerintah yang semua menyatakan setuju kepada 8 RUU tentang Provinsi," kata Doli dalam kesimpulan rapat kerja, Rabu (29/3/2023).
Ketua Komisi II DPR kemudian mengakhiri kesimpulannya. Sembilan fraksi sepakat jika 8 RUU tentang Provinsi ini dibawa ke paripurna.
Dari sembilan fraksi yang menyetujui, Demokrat setuju dengan catatan. Demokrat meminta hasil final 8 RUU mesti menjawab kebutuhan daerah dan perkembangan zaman.
Demokrat memandang RUU tentang Provinsi Bali semestinya dapat menjamin perlindungan kepada budaya dan alam yang ada di sana. Ia mendukung pemerintah provinsi Bali diberikan kewenangan untuk mengambil kontribusi dari wisatawan asing.
"Untuk itu saya minta sekali lagi persetujuan buat semua. Apakah kita dapat menyetujui 8 RUU yang kita sudah sepakati dan kita teruskan kepada pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Apakah bisa kita setujui?," tanya Doli.
"Setuju," dijawab oleh anggota Raker.
Berikut ini 8 RUU Provinsi yang disahkan Komisi II DPR hingga Pemerintah:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara
2. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan
3. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat
4. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah
5. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur
6. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku
7. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah dan
8. Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali
Simak juga 'Kala 7 RUU Provinsi Disahkan Jadi UU, Tito: Ada Dasar Hukum Perda-Pemekaran':
(dwr/maa)