.webp)
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja membahas 8 rancangan undang-undang (RUU) tentang provinsi. Dalam agendanya, panitia kerja (panja) melaporkan pembahasan tingkat pertama kepada pemerintah dan Komisi II DPR.
Rapat digelar di ruang sidang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian hadir langsung dalam rapat kerja tersebut, turut hadir pula perwakilan Kemenkeu, Kemenkumham, dan Bappenas.
"Untuk membahas 8 RUU tentang provinsi, seperti biasa di Komisi II masih dilaksanakan rapatnya secara hybrid, jadi ada yang hadir secara fisik dan hadir secara virtual," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurniawan memimpin rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan itu memudahkan kita dan saya bisa menyatakan bahwa forum ini telah memenuhi kuorum dan memenuhi ketentuan pasal peraturan tatib DPR RI," imbuhnya.
Setelah Doli membuka rapat, Wakil ketua Komisi II Junimart Girsang menyampiakan laporan panitia kerja 8 RUU tentang provinsi. 8 RUU tersebut diusulkan sebagai Inisiatif DPR.
"Laporan Panja Komisi II DPR RI tentang 8 RUU tentang provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Utara, RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, RUU tentang Provinsi Jawa Barat, RUU tentang Provinsi Jawa Tengah, RUU tentang Provinsi Jawa Timur, RUU tentang Provinsi Maluku, RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan RUU tentang Provinsi Bali sebagai usul inisiatif DPR RI yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya," ujar dia.
Simak juga 'Kala 7 RUU Provinsi Disahkan Jadi UU, Tito: Ada Dasar Hukum Perda-Pemekaran':
