Bagaimana Mempidanakan Pelaku Penggelapan Tapi Uang Balik ke Korban?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bagaimana Mempidanakan Pelaku Penggelapan Tapi Uang Balik ke Korban?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 09:12 WIB
Ilustrasi Uang
Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Dalam bersosial, orang kadang memberikan kepercayaan kepada temannya untuk mengelola uang. Namun bukannya menjaga kepercayaan itu, tapi malah uang dibawa kabur atau dalam bahasa hukum dikenal penggelapan. Lalu bagaimana mempidanakan pelaku tetapi uang kembali ke korban, bukan dirampas negara?

Berikut pertanyaan pembaca kepada detik's Advocate:

Halo

Saya Andre, tinggal di Tangerang
Uang saya Rp 500 juta digelapkan teman saya dengan alasan untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi ternyata bisnisnya bodong dan uang saya buat foya-foya.

Apa yang bisa saya lakukan?
Saat ini banyak berita, pelaku penggelapan dipenjara tapi uangnya malah dirampas ke negara. Dan bukan kembali ke korban. Apa langkah hukumnya?

Andre
Tangerang

Terimakasih

Pembaca detikcom juga bisa mengajukan pertanyaan serupa dan dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyannya. Ada beberapa isu yang bisa kami jelaskan secara umum.

Soal Penggelapan

Teman anda bisa dikenakan Pasal Penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dasarnya Pasal 372 KUHP yaitu:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Bagaimana Agar Uang Tidak Dirampas Negara?

Dalam proses penyidikan, korban bisa meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim untuk memakai Pasal 98 KUHAP yaitu tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Pasal ini mengatur sebagai berikut:

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum . mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

Ketentuan lain diatur dalam Pasal 99 KUHAP, yaitu:

1. Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
2. Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
3. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN:

Apa yang Anda alami terkait penggelapan uang, maka sesuai Pasal 372 KUHP, pelaku dapat dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Mengenai tuntutan ganti kerugian hukumnya adalah mengacu pada Pasal 98 KUHAP. Jadi hakim yang akan memutuskan perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat.

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT