Mertua Larang Saya Bertemu Istri dan Anak, Bagaimana Solusinya?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Mertua Larang Saya Bertemu Istri dan Anak, Bagaimana Solusinya?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 17 Nov 2022 09:16 WIB
Yudhi Ongkowijoyo
Pengacara Yudhi Ongkowijaya (dok.ist)
Jakarta -

Setiap pernikahan diharapkan berjalan mulus dan bahagia sampai kakek-nenek. Tapi, dalam berbagai kasus, ditemui banyak halangan dan rintangan. Salah satunya ditanyakan pembaca detik's Advocate.

Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email:redaksi@detik.com dan di-cc keandi.saputra@detik.com:

Dear detik's Advocate

Saya seorang suami, saya sudah menikah dan mempunyai satu anak berusia 2 tahun. Saya dan istri belum berpisah, tetapi sengaja mau dipisahkan oleh mertua saya, dan posisi istri lagi di rumah mertua.

Tadi saya datang ke rumah mertua mau menjemput istri dan anak, tetapi mertua saya memberikan pilihan berat ke istri: memilih suami atau ayah-ibu. Sehingga istri saya kesulitan memutuskan dikarenakan dapat semacam ancaman seperti itu. Si istri memilih orang tua, tetapi tidak bisa membuat keputusan rumah tangga kami, dan saya memaklumi kondisi istri saya karena tekanan.

Dan permasalahan kedua, saya sebagai seorang suami yang sah, belum menjadi mantan suami, sudah diperingatkan jangan keseringan menjenguk anak saya, dan saya tidak boleh menafkahi anak-istri saya.

Bisakah saya mendapat keadilan sebagaimana mestinya?
Dan jalur apa yang harus saya tempuh? Sedangkan mediasi demi kebaikan pun kelihatan tidak memungkinkan

Terimakasih

Untuk menjawab masalah di atas, tim detik's Advocate meminta pendapat hukum dari Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H. Berikut jawaban lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Kami akan coba membantu untuk menjawabnya.

Oleh karena tidak disebutkan secara jelas apakah perkawinan Saudara dan istri dilaksanakan secara hukum agama apa, maka untuk itu, kami terlebih dahulu akan memberikan gambaran umum mengenai hukum perceraian bagi seorang muslim dan nonmuslim.

Terhadap perkawinan seorang muslim, maka apabila terjadi perceraian mengacu kepada ketentuan Pasal 113 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas dasar putusan Pengadilan. Kemudian, ketentuan Pasal 114 KHI menyatakan, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya, ketentuan Pasal 115 KHI menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 KHI mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bagi nonmuslim, apabila terjadi perceraian, mengacu pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 39 UU 1/1974 menyatakan :
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Kemudian juga, diatur di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975), yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertanyaan Saudara, yang menjadi penyebab permasalahan atau mungkin perselisihan antara Saudara dan istri, yaitu pengaruh orang tua yang membatas-batasi hubungan dan komunikasi Saudara dengan istri serta anak, dengan tujuan agar Saudara dan istri bercerai. Secara hukum, orang tua tidak mempunyai hak untuk ikut campur terhadap kehidupan perkawinan anaknya. Ketentuan Pasal 116 KHI dan Pasal 19 PP 9/1975 di atas, secara jelas tidak mencantumkan satu pun alasan yang mengatur tentang kehendak orang tua sebagai dasar diajukannya perceraian. Akan tetapi, bisa jadi, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus menerus, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 116 huruf f KHI dan Pasal 19 huruf f PP 9/1975, dapat disebabkan salah satunya karena hasutan pihak ketiga, dalam hal ini orang tua.

Sehubungan dengan status perkawinan Saudara, maka berdasarkan Pasal 114 KHI dan/atau Pasal 39 UU 1/1974, selama Saudara tidak mengajukan talak (untuk muslim) atau mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri (untuk nonmuslim), pun demikian istri Saudara tidak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (untuk muslim) atau ke Pengadilan Negeri (untuk nonmuslim), maka perkawinan Saudara dan istri tidak akan pernah putus karena perceraian.

Apabila Saudara tetap berkeinginan untuk mempertahankan perkawinan/menolak untuk bercerai, kami hanya bisa menyarankan agar Saudara dengan penuh kesabaran, melakukan pendekatan yang lebih intensif dengan orang tua istri, seraya menunjukkan bahwa Saudara adalah suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab serta mampu untuk menjaga dan menafkahi keluarga seutuhnya.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat bermanfaat. Salam.

Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H.
Partner pada Law Office ELMA & Partners
www.lawofficeelma.com

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT