Saya Mendiamkan Saudara yang Zina, Apakah Bisa Kena Pidana?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Saya Mendiamkan Saudara yang Zina, Apakah Bisa Kena Pidana?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Nov 2022 09:36 WIB
Disloyal boyfriend caught by his angry girlfriend dating with another girl in a restaurant
Foto: Ilustrasi perselingkuhan (Istock)
Jakarta -

Hukum pidana selain untuk memberikan efek jera juga untuk mencegah perbuatan pidana. Orang yang mengetahui akan terjadinya pidana tetapi tidak melaporkan ke pihak berwajib pun bisa terancam pidana. Lalu bagaimana bila kita mendiamkan saudara yang berbuat selingkuh?

Hal ini menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi detik's Advocate

Terima kasih detikcom yang telah membuka rubrik konsultasi hukum. Karena cukup membantu menjawab permasalahan pembaca.

Saya perempuan yang sudah bekerja dan saat ini tinggal di apartemen di Jakarta. Saya tinggal dengan kakak perempuan yang sudah menikah.

Kakak ipar saya kerap pergi ke luar negeri karena pekerjaan. Kadang seminggu, kadang sampai dua minggu.

Di saat kakak ipar saya ke luar negeri, kakak saya kembali menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Bahkan kerap membawa pulang nginep di kamarnya di apartemen kami.

Saya lama-lama merasa berdosa. Sudah saya sering tegur baik-baik kakak saya, tapi acuh saja. Apakah dengan saya mendiamkan, secara pidana bersalah?

Wasalam

Putri
Jakarta

Pembaca detikcom juga bisa menanyakan hal serupa dan dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com:

JAWABAN:

Pertama, kami berasumsi perzinaan yang dimaksud telah memenuhi unsur delik 284 KUHP yaitu yang dilakukan oleh seseorang berstatus suami/istri dari pasangan yang sah dan melakukan hubungan seks layaknya suami istri.

Lalu bagaimana dengan saudara yang mengetahui hal itu dan mendiamkan? Apakah juga bisa dikenai pidana?

Ancaman Tidak Melaporkan Delik Pidana

Dalam KUHP, yang bisa dipidana adalah orang yang tidak melaporkan tentang adanya permufakatan jahat serta orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana. Hal itu diatur dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP.

Di mana Pasal 164 KUHP berbunyi:

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 165 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110-113, dan 115-129 dan 131 atau niat untuk lari dan tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam bab VII dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224-228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 140) mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib.

Akan tetapi, ada pengecualian atas ketentuan dalam Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 166 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut. berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Selain itu, tindak pidana mengenai yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 221 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undangundang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

KESIMPULAN:

Dari pertanyaan Anda di atas, maka bisa kami simpulkan kasus yang anda sampaikan tidak memenuhi unsur delik. Sebab:

Antara anda dengan orang yang dilaporkan masih ada hubungan kelurga sedarah atau semenda garis lurus.
Zina adalah delik aduan absolut dengan pelapor adalah si suami atau si istri.

Demikian jawaban kami

Wasalam

Tim Pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT