.webp)
Menurut Kurnia, dalam undang-undang tersebut, khususnya Pasal 36 huruf a, dengan jelas disebut pimpinan KPK dilarang berhubungan dengan pihak yang beperkara, apa pun alasannya. Hal itu perlu dipatuhi untuk menjaga independensi KPK.
"Frasa dengan alasan apa pun mengartikan pembentuk UU tidak membenarkan hubungan itu terjalin. Hal itu dapat dipahami mengingat pentingnya isu independensi KPK," ujar Kurnia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan Dewas KPK telah salah dalam menafsirkan pasal tersebut. Sebab, Dewas KPK malah membiarkan tindakan Firli temui Lukas karena dianggap bagian dari pelaksanaan tugas.
"Sayangnya, Dewan Pengawas keliru menafsirkan Pasal 36 huruf a UU KPK dengan memberikan alasan pembenar, seperti pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020," sebut Kurnia.
Menurut Kurnia, sikap Dewas tersebut tidak menunjukkan keberpihakan untuk memperbaiki KPK. Malah, kata Kurnia, hal itu justru membuat kerusakan kepada KPK.
"Dengan Dewan Pengawas memberikan izin dan membiarkan Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe kian memperlihatkan keberadaan mereka bukannya memperbaiki, justru menambah kerusakan di lembaga antirasuah itu," pungkasnya.
(fas/aud)
