Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Hal ini pun menuai pro dan kontra.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam. Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.
Sarjoko menjawab pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol, Pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.
"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.
Sarjoko mengatakan rusun akan dibangun dengan konsep green building. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun dengan total 675 unit hunian.
Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menerapkan skema multiyears 2023-2024. Rinciannya, alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 Rp 326 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan gunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar," jelasnya.
Simak juga 'Saat Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %':
(rdp/rdp)