.webp)
Pemprov DKI Jakarta tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Hal ini pun menuai pro dan kontra.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam. Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sarjoko menjawab pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol, Pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.
"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.
Sarjoko mengatakan rusun akan dibangun dengan konsep green building. Pihaknya akan membangun 3 tower rusun dengan total 675 unit hunian.
Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 544 miliar dengan menerapkan skema multiyears 2023-2024. Rinciannya, alokasi anggaran pada 2023 sebesar Rp 207 miliar dan 2024 Rp 326 miliar.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak 3 tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan gunakan konsep green building besaran anggaran Rp 544 miliar," jelasnya.
Simak juga 'Saat Tuntutan untuk Para Terdakwa Pusaran Kasus Rumah DP 0 %':
PDIP
Terkait hal ini, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengkritik program era Gubernur Anies Baswedan itu.
"Dalam tinjauan evaluatif selama 5 tahun ini, nyatanya pencapaian rumah DP Rp 0 sangat sulit diwujudkan dikarenakan persyaratan teknisnya sulit terpenuhi, khususnya secara regulatif perbankan," kata Dwi Rio kepada wartawan, Rabu (2/11).
"Sehingga sulit untuk menyediakan secara massal dan sulit menjangkau kalangan menengah ke bawah. Faktanya hanya sekitar satu digit persen atau sekitar 2.000-an unit capaian yang didapatkan selama 5 tahun ini," tambahnya.
Dwi Rio mengkritik keras program DP Rp 0. Dia menyebut rumah DR Rp 0 adalah program lip service (atau janji di bibir) Anies Baswedan.
"Intinya, program rumah DP 0 rupiah era Gubernur Anies adalah program lips service dan terbukti gagal dilaksanakan, padahal kebutuhan pemukiman sangat mendesak bagi warga Jakarta. Pergub Anies tentang RPD 2023-2026 dengan masih mencantumkan Program rumah DP 0 rupiah membuktikan bahwa adanya upaya pemaksaan yang tidak rasional dan logis," tutur dia.
PKB
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, berharap program rumah DP Rp 0 era Gubernur Anies Baswedan dilanjutkan. Hasbilallah menilai hunian itu dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kalau menurut saya program yang bagus terus dijalankan karena kebutuhan itu, kebutuhan bagi masyarakat Jakarta, seharusnya dijalankan," kata Hasbiallah kepada wartawan, Rabu (2/11).
Pemprov DKI Jakarta diketahui tidak menganggarkan dana untuk rumah DP Rp 0 tahun 2023. Hasbiallah berharap ada anggaran untuk program hunian itu.
"Iya harus dianggarkan itu program DP Rp 0, karena itu kebutuhan masyarakat langsung. Kalau kita mendukung untuk dilanjutkan supaya program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
Meski demikian, Hasbiallah juga mendukung pemaksimalan anggaran untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dia berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan program yang mendukung pembangunan di Ibu Kota.
"Iya, (program) rusunawa atau apa, nggak ada masalah menurut saya, pak Pj gubernur jalan semuanya," tutur dia.
Gerindra
Sedangkan Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, Syarif, mempertanyakan sikap itu.
"Setelah saya cek memang tak dianggarkan. Lalu Pak Sarjoko mengatakan 'tidak menganggarkan', tapi Pak Sarjoko tidak mau masuk dalam perdebatan itu, 'kalau begitu saya akan fokus di rusunawa' sementara DP Rp 0 ini tidak terjawab, dilanjutkan atau tidak," kata Syarif kepada wartawan, Rabu (2/11).
Syarif menyadari bahwa anggaran untuk melanjutkan rumah DP Rp 0 memang tidak mendukung karena sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 14 juta. Namun, dia juga meminta ketegasan dari Pemprov DKI.
"Kalau dari politik anggaran sudah nggak mungkin, nggak bisa. Jawabannya itu nggak tegas, 'saya akan fokus ke rusunawa', dia (Kadis Perumahan, red) harusnya mengatakan 'saya tidak akan lagi meneruskan Dp Rp 0' kan begitu beda, 'saya akan melanjutkan DP Rp 0 atau menghentikan' kan bunyinya harus begitu," jelasnya.
