.webp)
"Kalau menurut saya program yang bagus terus dijalankan karena kebutuhan itu, kebutuhan bagi masyarakat Jakarta, seharusnya dijalankan," kata Hasbiallah kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Pemprov DKI Jakarta diketahui tidak menganggarkan dana untuk rumah DP Rp 0 tahun 2023. Hasbiallah berharap ada anggaran untuk program hunian itu.
"Iya harus dianggarkan itu program DP Rp 0, karena itu kebutuhan masyarakat langsung. Kalau kita mendukung untuk dilanjutkan supaya program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," jelasnya.
Namun demikian, Hasbiallah juga mendukung pemaksimalan anggaran untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dia berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjalankan program yang mendukung pembangunan di Ibu Kota.
"Iya, (program) rusunawa atau apa, nggak ada masalah menurut saya, Pak Pj gubernur jalan semuanya," tutur dia.
 Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas Foto: Dok. DPRD DKI |
PAN Sayangkan Rumah DP Rp 0 Tak Dianggarkan
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda menyayangkan tak ada anggaran untuk rumah DP Rp 0 tahun depan. Dia menyebut program DP Rp 0 itu ditiru oleh daerah lain.
"Saya menyayangkan, kita kan melihatnya DP 0 persen itu diduplikasi ya di tempat-tempat lain juga. Tapi kelihatannya lebih ke arah rusunawa," kata Oman saat dihubungi terpisah.
Menurut Oman, rumah DP Rp 0 membantu masyarakat untuk memperoleh hunian. Dia menyebut masyarakat bisa mendapatkan rumah tanpa membayar uang muka.
"Ya membantu ya, ini kan program rintisan, orang bisa punya rumah nggak bayar DP kan," tutur Oman.
 Foto: Oman Rohman Rikanda (dok. Pribadi) |
DKI Tak Bangun Rumah DP Rp 0 Tahun 2023
Pemprov DKI Jakarta diketahui tak menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 pada 2023. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022) malam.
Dia mengatakan pihaknya akan fokus menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga terdampak normalisasi sungai. Sarjoko menjawab pertanyaan anggota DPRD DKI Jakarta F-PDIP, Gembong Warsono, perihal peruntukan anggaran Rp 1,2 triliun.
"Berkaitan pertanyaan Pak Gembong bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol, Pak," kata Sarjoko di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat.
"Namun demikian, dari pagu tersebut, kami rencanakan memanfaatkan seperti yang disampaikan Pak Asbang, berkaitan dengan bagaimana kita siapkan hunian untuk antisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," tambah dia.
Lihat juga video 'Antara Legasi dan Kontroversi Anies di DKI':
(lir/jbr)
