Anggap DP Rp 0 Tak Tepat Sasaran, PDIP Minta DKI Fokus Bangun Rusunawa

ADVERTISEMENT

Anggap DP Rp 0 Tak Tepat Sasaran, PDIP Minta DKI Fokus Bangun Rusunawa

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 01 Nov 2022 16:14 WIB
Masa PSBB transisi DKI Jakarta berakhir hari ini, Kamis (27/8) dan belum ada kepastian diperpanjang. Berikut foto-foto aktivitas rusunawa di akhir masa PSBB.
Rusunawa di Rorotan, Jakarta Utara (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,22 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mewanti-wanti agar anggaran itu difokuskan untuk pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dibandingkan membangun rumah DP nol rupiah.

Hal itu disampaikan oleh Gembong dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama eksekutif yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Selasa (1/11/2022). Mulanya Kepala Bappeda DKI Jakarta Atikah Nur Rahma menjelaskan postur rancangan KUA-PPAS APBD 2023. Angka Rp 1,22 triliun itu merupakan hasil restruktur dari nilai nominal sebelumnya sebesar Rp 1,46 triliun.

Merespon hal ini, Gembong mempertanyakan peruntukan anggaran tersebut.

"Kepada Kepala Dinas Perumahan, paparan dari Bu Bappeda, alokasi anggaran untuk perumahan sekitar Rp 1,2 triliun. Dari Rp 1,2 triliun itu peruntukannya apakah untuk DP nol atau perumahan rusun sewa?" kata Gembong di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022).

Anggota Komisi A itu lantas meminta Dinas Perumahan memaksimalkan alokasi anggaran ini untuk membangun rusunawa ketimbang membangun rumah DP nol rupiah. Dengan begitu, kata dia, anggaran bisa tepat sasaran sekaligus dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan, harusnya DKI berfokus pada rumah susun sewa agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul butuhkan," jelasnya.

Gembong kemudian menyoroti program DP nol rupiah yang tidak tepat sasaran. Pada era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, target peruntukannya mengalami perubahan.

"DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi nggak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol rupiah tidak tepat sasaran. Awalnya DP nol rupiah diperuntukkan rakyat miskin MBR. MBR mana yang berpenghasilan Rp 14 juta? Saya kira sudah bukan orang miskin lagi," imbuhnya.

(taa/aik)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT