Ibu Saya Tanda Tangan Kontrak Tak Paham Isinya, Bagaimana Membatalkannya?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Ibu Saya Tanda Tangan Kontrak Tak Paham Isinya, Bagaimana Membatalkannya?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 27 Okt 2022 09:10 WIB
Agreement prepared by lawyer signing decree of divorce (dissolution or cancellation) of marriage, husband and wife during divorce process with male lawyer or counselor and signing of divorce contract.
Ilustrasi (Getty Images/iStockphoto/Pattanaphong Khuankaew)
Jakarta -

Perjanjian menjadi UU bagi pihak yang menandatanganinya. Namun bagaimana bila ternyata salah satu pihak tidak paham isinya tapi menandatanganinya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Permisi, selamat pagi....

Saya Ade, ibu saya sebagai pemberi sewa menandatangani perjanjian seperti pada foto ini (terlampir) secara tidak sadar, karena tidak membaca isinya, hanya disuruh tanda tangan oleh penyewa.
Ibu saya lugu, jadi dimanfaatkan oleh penyewa. Yang seharusnya menuntut itu, ibu saya.
Ini justru terbalik.Ini jelas tidak adil, dan menipu pemberi sewa.

Bagaimana cara membatalkan tidak sah perjanjian ini? Karena tidak sesuai hukum kesepakatan perjanjian.

Mohon responsnya.
Terima kasih banyak
Lady ADE SM

JAWABAN:

Berdasarkan lampiran perjanjian yang Saudara sampaikan, setidaknya ada tiga kemungkinan aspek hukum yang dapat kami simpulkan Pertama, berdasarkan judul perjanjian yang menyebutkan kata-kata "jual beli tanah sementara", maka bentuk perjanjian pihak kesatu dengan kedua adalah perjanjian jual beli tanah.

Kedua, berdasarkan kalimat "dengan harga pertahun... dst", maka bentuk perjanjian pihak kesatu dengan pihak kedua adalah perjanjian sewa-menyewa.

Ketiga, berdasarkan kalimat "apabila pihak pertama mengambil tanah sebelum batas waktu yang ditentukan, pihak pertama bersedia mengganti rugi sebesar harga awal perjanjian yaitu 2 kali lipat dari pinjaman awal... dst", maka bentuk perjanjian pihak kesatu dengan pihak kedua adalah terkait utang-piutang.

Tidak jelasnya bentuk perjanjian yang Saudara sampaikan mengakibatkan tidak jelas pula aspek hukum mana yang harus diterapkan dalam perjanjian tersebut. Jika bentuk perjanjiannya adalah perjanjian jual beli tanah, perjanjian tersebut harus memenuhi aspek hukum jual beli tanah, misalnya harus dilakukan di hadapan PPAT (PP Nomor 24 Tahun 1997).

Jika perjanjian tersebut merupakan perjanjian sewa-menyewa, aspek hukum yang berlaku adalah aspek hukum sewa-menyewa, sehingga penyewa tidak dapat disebut sebagai pemilik hak.

Jika perjanjian tersebut merupakan perjanjian utang-piutang dengan jaminan barang, harus mengikuti aspek hukum utang piutang dan aspek hukum jaminan.

Tolok ukur penilaian sah tidaknya suatu perjanjian adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian sah jika memenuhi persyaratan:


1. Sepakat

2. Cakap

3. Hal tertentu

4. Sebab yang halal.

Ketidakjelasan objek perjanjian mengakibatkan tidak jelasnya hal apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan suatu "hal tertentu" merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan doktrin ilmu hukum perdata, tidak dipenuhinya syarat kesatu dan kedua di atas mengakibatkan suatu perjanjian "dapat dibatalkan", sedangkan tidak dipenuhinya syarat ketiga dan atau keempat di atas mengakibatkan perjanjian "batal demi hukum".

Berdasarkan ketentuan tersebut, ketidakjelasan bentuk perjanjian berdasarkan dokumen yang Saudara lampirkan dapat mengakibatkan perjanjian "batal demi hukum".

Senada dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1729 PK/Pdt/2004 menegaskan jual beli dengan hak membeli kembali dalam Pasal 1519 KUHPerdata adalah tidak diperbolehkan karena perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian utang-piutang yang terselubung (semu) dan tidak sesuai dengan hukum adat yang tidak mengenal jual beli dengan hak untuk membeli kembali.

Oleh sebab itu, perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembali harus dianggap batal demi hukum.

Terima kasih

Tim pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Lihat juga Video: Menteri Hadi Ungkap 5 Oknum Mafia Tanah!

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT