Bisakah Saya Pidanakan Istri yang Bawa PIL Saat Kami Pisah Ranjang?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Bisakah Saya Pidanakan Istri yang Bawa PIL Saat Kami Pisah Ranjang?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 10 Okt 2022 09:31 WIB
ilustrasi cerai
Foto: iStock
Jakarta -

Keretakan rumah tangga bisa dipicu banyak hal. Salah satunya adalah kehadiran Pria Idaman Lain (PIL). Lalu bagaimana bila dalam status pisah ranjang, si istri sudah membawa PIL ke rumah?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate:

Halo detik's advocate

Saya Rizal.

Ceritanya kami sedang pisah ranjang. Saya dan istri sudah tidak tegur sapa dan sudah setahun diam-diaman. Dalam posisi ini, istri saya membawa PIL ke rumah dan tidur di kamarnya berdua.

Lalu apa yang harus saya lakukan?Apakah saya bisa mempolisikan istri saya?

Rizal
Lampung

Pembaca detikcom juga bisa menanayakan hal serupa dandikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

JAWABAN:

Terima kasih atas pertanyaannya. Dari pertanyaan pembaca, ada dua isu yang bisa kami jawab. Berikut jawaban singkatnya.

Apakah Saya Sudah Cerai?

Untuk menjawab status pisah ranjang dan perceraian, bisa kami jelaskan sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Lebih lanjut, dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dikatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Hal serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 8 KHI mengatakan bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik-talak.

Pisah ranjang saja tidak cukup untuk mensahkan perceraian seseorang. Selain itu hal ini juga didukung dengan Pasal 123 KHI yang mengatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Konsekuensi dari pengaturan ini adalah suami dan istri baru sah bercerai setelah perceraian tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Jadi, baik menurut UU Perkawinan dan peraturan pelaksananya maupun menurut KHI, pisah ranjang tidak dapat dianggap sebagai perceraian yang sah. Perceraian yang sah adalah perceraian yang telah diputuskan dalam sidang Pengadilan.

Dengan demikian, terkait permasalahan hukum yang anda sampaikan memang benar bahwa tindakan pisah ranjang antara anda dan istri anda tidak dapat dianggap sebagai perceraian yang sah.

Lalu Bisakah Saya Pidanakan Istri Saya?

Karena anda belum bercerai maka dapat disimpulkan bahwa istri anda telah selingkuh dan dapat dipidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.

Jika memang anda memiliki cukup bukti perselingkuhan istri anda tersebut dan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP bisa saja anda melaporkannya ke Kepolisian. Pasal 284 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

Pasal ini mengatur tentang perzinahan, atau yang biasa disebut mukah (overspel).

Kesimpulan:

1. Jika anda dapat membuktikan istri anda telah melakukan overspel (perzinahan) yakni bersetubuh atau berhubungan badan, maka anda dapat melaporkan istri anda dan laki-laki selingkuhannya tersebut ke Kepolisian.

2. Pada dasarnya upaya hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remidium) dalam penyelesaian suatu masalah. Maknanya adalah apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui upaya lain seperti kekeluargaan, musyawarah, negosiasi dan mediasi, maupun perdata, maka hendaklah diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur atau upaya-upaya lain tersebut.

Demikain penjelasan kami

Terima kasih

Tim Pangasuh detik's Advocate

detik's advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT