ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Motor Saya Diambil Paksa Debt Collector di Jalan, Bagaimana Hukumnya?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 08 Sep 2022 08:54 WIB
Infografis aturan keras buat jasa debt collector
Ilustrasi (Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta -

Kerap ditemui sekelompok debt collector berkerumun di jalan. Mereka menanti warga yang memiliki utang dengan jaminan sepeda motor. Tidak jarang mereka mengambil paksa sepeda motor dengan alasan utang belum dibayar. Lalu bagaimana hukumnya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut ini pertanyaan lengkapnya:

Selamat Pagi

Saya memiliki permasalahan, pada bulan Mei 2021 BPKB motor saya digadaikan oleh saudara kandung yang tinggal serumah dengan keluarga. Pada saat dia menggadaikan, saya maupun pihak lain tidak mengetahui. Saudara saya mengambil pinjaman pokok Rp 8 juta dengan tenor 18 bulan.

Pada bulan Januari 2022 saudara kandung saya pergi bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Setelah itu menurut leasing pembayaran cicilan berhenti.

Pada tanggal 11 Agustus 2022 pada saat saya berkendara dengan motor saya, tiba-tiba dihentikan oleh segerombolan debt collector di pinggir jalan. Mereka menyatakan bahwa motor saya sudah telat cicilan hingga 11 bulan. Mereka pun memaksa saya tanda tangan surat penarikan dan meninggalkan saya di tepi jalan yang sepi pada pukul 20.15 WIB.

Besoknya ketika saya bertanya ke leasing berapa buat yang dibutuhkan untuk mengambil motor. Mereka bilang saya harus membayar cicilan pokok 10 bulan dan juga denda yang mencapai Rp 19 juta.

Yang saya pertanyakan mengapa pihak leasing bisa mencairkan pinjaman BPKB tanpa sepengetahuan ataupun surat kuasa dari pemilik sah BPKB?

Ketika saya bertanya kenapa menunggu sampai 10 bulan mereka beralasan bahwa susah menghubungi debitur yang bersangkutan dan juga sudah ke rumah berkali-kali. Padahal ibu saya itu pensiunan dan selalu di rumah.

Di rumah juga ada CCTV dan begitu saya cek 6 bulan ke belakang apakah ada orang asing selain pengantar paket e-commerce yang datang ke rumah, hasilnya nihil. Begitu saya tanya buktinya kapan mereka ke rumah mereka malah marah-marah.

Bukankah wajar jika ada debitur yang telat membayar dan hilang kontak pihak leasing mengecek ke rumah atau keluarga yang bersangkutan?

Karena apabila mereka datang ke rumah dan menagih, katakanlah setelah 1 bulan telat dendanya tidak akan begitu besar dan kami juga akan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini meskipun saya pribadi dan keluarga tidak ikut menikmati uang hasil gadai tersebut.

Begitu saya meminta rincian denda kenapa bisa begitu besar, pihak leasing juga tidak terbuka. Malah mereka menawarkan saya untuk membayar denda Rp 10 juta plus Rp 2 juta yang digunakan untuk membayar jasa debt collector tadi.

Leasing ini mengaku sudah terdaftar di OJK dan kegiatannya sudah sesuai prosedur. Padahal waktu ayah saya meninggal dan ada cicilan mobil yang belum terbayar pihak leasing datang ke rumah kurang dari 30 hari telat pembayaran untuk menginformasikan kepada keluarga.

Pihak leasing sepeda motor ini juga dengan nada yang tidak enak menyindir keluarga saya bahwa saya tidak berhak komplain kepada OJK karena yang berutang itu yang harusnya bertanggung jawab kalau sudah melanggar kontrak. Namun saya maupun keluarga tidak tanda tangan kontrak apapun dan tidak hadir pada saat tanda tangan kontrak.

Pertanyaan saya apakah perilaku leasing tersebut memang termasuk prosedur yang disetujui oleh OJK? Dan opsi apakah yang harus saya lakukan sekarang?

Karena denda plus cicilan pokok hasilnya sudah jauh lebih tinggi dari nilai kendaraan saya, dan kendaraan itu juga saya gunakan untuk bekerja sehari-hari.

Jawab:

Pada prinsipnya Saudara mempertanyakan

Apakah kendaraan yang menjadi objek fidusia dapat ditarik oleh pihak leasing jika terdapat tunggakan?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menyebutkan bahwa kekuatan eksekutorial pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Berdasarkan putusan tersebut, pihak kreditur/leasing dapat menarik kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia jika ada kesepakatan/pengakuan mengenai cedera janji (wanprestasi) serta debitur secara suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi dan pihak kreditur/leasing melakukan pengambilan kendaraan secara paksa, baik penagih/debt collector maupun pihak kreditur, dapat diancam telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP jo Pasal 55 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan) dan atau Pasal 365 KUHP jo Pasal 55 KUHP (pencurian dengan kekerasan).

Opsi terbaik yang dapat Saudara lakukan adalah menempuh jalur kekeluargaan musyawarah untuk mufakat detik's Advocate

Opsi yang dapat Saudara lakukan:

Opsi terbaik yang dapat Saudara lakukan adalah menempuh jalur kekeluargaan musyawarah untuk mufakat demi memperoleh kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak (win-win solution). Namun dalam hal tidak tercapai mufakat, Saudara dapat menempuh upaya hukum, baik perdata maupun pidana.

Upaya Hukum Perdata

Jika Saudara merasa tidak pernah memberikan persetujuan ataupun kuasa untuk membebankan kendaraan Saudara dengan jaminan fidusia, Saudara dapat mengajukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum untuk membatalkan perjanjian jaminan fidusia, yang diajukan kepada saudara kandung anda yang telah menjaminkan kendaraan anda tersebut serta kepada pihak kreditur karena telah menerima kendaraan anda sebagai jaminan fidusia tanpa persetujuan dari anda selaku pemilik kendaraan.

Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

1. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
2. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)
3. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika penarikan kendaraan tersebut terindikasi cacat secara substansi, misalnya belum pernah dibuatkan akta fidusia ataupun belum diterbitkan sertifikat jaminan fidusia, Saudara juga dapat mengajukan gugatan keperdataan atas dasar perbuatan melawan hukum agar pihak kreditur mengembalikan kendaraan Anda tersebut

Hal yang sama dapat Saudara lakukan dalam hal penarikan kendaraan tersebut terindikasi cacat prosedur, misalnya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ataupun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen meliputi kartu identitas, sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, salinan sertifikat jaminan fidusia, dan bukti dokumen debitur telah wanprestasi.

Upaya Hukum Pidana

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika pihak kreditur menarik kendaraan anda tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka Saudara dapat melaporkan perbuatan kreditur tersebut ke pihak kepolisian atas dasar pelanggaran Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan) dan atau Pasal 365 (pencurian dengan kekerasan).

Demikian jawaban dari kami.

Terima kasih

Wasalam

Tim Pengasuh detik's Advocate

detik's advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen, dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Mata Elang Setop Paksa Warga di Jakut, Diduga Lakukan Penganiayaan!':

[Gambas:Video 20detik]

(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT