.webp)
Delegasi Pemerintah Indonesia menolak usul Amerika Serikat soal penyelenggaraan debat tentang situasi Uighur di Xinjiang, China, di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB. Ada penjelasan di balik penolakan Indonesia tersebut.
Indonesia menyebut usulan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah HAM di wilayah tersebut. Indonesia menilai usul ini tidak menghasilkan kemajuan berarti.
"Indonesia memandang pendekatan yang diajukan oleh negara pengusung dalam Dewan HAM hari ini tidak akan menghasilkan kemajuan yang berarti, utamanya karena tidak mendapat persetujuan dan dukungan dari negara yang berkepentingan," kata Wakil Tetap RI di Jenewa Dubes Febrian A Ruddyard, dalam keterangannya, Jumat (7/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Indonesia tidak dalam posisi untuk mendukung rancangan keputusan mengenai penyelenggaraan debat tentang situasi HAM di Wilayah Otonomi Xinjiang Uyghur," ujarnya.
Namun, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Uighur. Indonesia merasa perlu berperan aktif untuk menjaga kondisi di Uighur.
"Sebagai negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan sebagai demokrasi yang aktif dan dinamis, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kondisi saudara dan saudari Muslim di bagian dunia lainnya," katanya.
"Adalah tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari umat Islam, untuk saling menjaga satu sama lain," sambungnya.
Dia mengatakan ada sejumlah hal yang telah dilakukan Indonesia di kasus Uighur. Seperti hubungan antarkomunitas muslim Indonesia dan muslim Uighur serta diskusi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China.
"Komunitas Muslim Indonesia dan masyarakat sipil juga terus memberikan perhatian khusus terhadap situasi umat Muslim Uyghur," katanya.
Baca juga: Barat dan Politisasi Isu Xinjiang China |
"Berkenaan dengan hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan diskusi dengan Pemerintah dan masyarakat Tiongkok terkait pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia umat Muslim Uighur," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Laporan PBB: China Langgar HAM Serius Kelompok Uighur di Xinjiang
Usul Debat Situasi Uyghur Ditolak di Dewan HAM PBB
Sebagaimana diketahui, Dewan HAM PBB melakukan pemungutan suara tentang penyelenggaraan debat kondisi Uighur, wilayah Xinjiang China. Hasilnya, mayoritas menentang dilakukan perdebatan dugaan pelanggaran di wilayah tersebut.
Dilansir dari AFP, Jumat (7/10), pemungutan suara itu dilakukan pada Kamis (6/10). Usulan pemungutan itu dibawa oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya pada bulan lalu.
47 anggota Dewan HAM di Jenewa memilih. 19 menentang mengadakan debat tentang hak asasi manusia di Xinjiang, 17 menerima, dengan 11 negara abstain.
"Ini adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kemenangan bagi kebenaran dan keadilan," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.
Amnesty International mencap pemungutan suara itu lucu, sementara Human Rights Watch (HRW) mengatakan itu mengkhianati korban pelecehan.
"Amerika Serikat mengutuk pemungutan suara hari ini yang mencegah diskusi tentang Xinjiang," tulis duta besar AS untuk dewan Michele Taylor di Twitter.
Kelambanan "dengan memalukan menunjukkan beberapa negara bebas dari pengawasan dan diizinkan untuk melanggar hak asasi manusia dengan impunitas".
Selengkapnya di halaman berikut
Penjelasan Kemlu RI
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengungkapkan alasan penolakan ini.
"Mengapa kita posisi no adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik," kata Direktur HAM Kemlu RI, Achsanul Habib.
AS dan China memang tengah berebut pengaruh global. Kemlu RI menegaskan Dewan HAM PBB dibentuk sebagai forum dialog yang konstruktif.
"Pada dasarnya Dewan HAM, sesuai dengan mandat yang dibentuk, itu bertujuan sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial dan juga membangun kesepakatan yang tujuannya adalah hasil yang terbaik dengan meaningful progress," kata Achsanul Habib.
Kemlu RI mengungkit rivalitas geopolitik yang memecah suara soal dukungan dan penolakan penyelenggaraan debat isu Uighur di Dewan HAM PBB. RI, kata Kemlu, selalu mengedepankan dialog dengan AS dan negara-negara barat, maupun China untuk menyelesaikan masalah.
"Dalam kaitan ini Indonesia tentu juga bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan semua pihak, dengan negara-negara pengusung, negara-negara barat, dengan RRT, dan utamanya sebagai sesama anggota OKI kita juga melakukan komunikasi dan juga diskusi yang mendalam dengan negara-negara OKI yang juga menjadi anggota Dewan HAM tersebut," ujar Achsanul Habib.
Kemlu RI menyebut OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) juga setuju bahwa Dewan HAM tidak boleh digunakan untuk tujuan politis. Kemlu RI mengharapkan Dewan HAM, ke depannya, tidak selektif memilih isu untuk dibahas.
"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM ini sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis. Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih ya, tidak selektif, dalam memilih isu yang akan dibahas," kata Achsanul.
"Sebagai contoh, misalnya, sekarang kita diajukan isu Xinjiang. Mungkin nanti dipilih-pilih lagi untuk isu-isu yang lain," ujar dia.
Achsanul mengungkapkan bagaimana RI kini memastikan perhatian atas isu Uighur. RI, katanya, mengedepankan pendekatan dan dialog dengan semua pihak.
"Dialog-dialog, engagement dengan berbagai pihak terutama dengan RRT secara bilateral maupun melalui OKI terus kita lakukan," ujarnya.
