RI Tolak Usul AS soal Debat Isu Uighur di PBB, Kemlu: Cegah Politisasi

ADVERTISEMENT

RI Tolak Usul AS soal Debat Isu Uighur di PBB, Kemlu: Cegah Politisasi

Gibran Maulana - detikNews
Jumat, 07 Okt 2022 14:13 WIB
Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
Foto: Gedung Kemlu RI (dok. detikcom).
Jakarta -

Indonesia menolak usulan penyelenggaraan debat isu Uighur di wilayah Xinjiang, China, di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang dibawa Amerika Serikat (AS) dan sekutu. Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengungkapkan alasan penolakan ini.

"Mengapa kita posisi no adalah karena kita tidak ingin adanya politisasi Dewan HAM yang digunakan untuk tujuan tujuan yang terkait misalnya dengan rivalitas politik," kata Direktur HAM Kemlu RI, Achsanul Habib, dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/10/2022).

AS dan China memang tengah berebut pengaruh global. Kemlu RI menegaskan Dewan HAM PBB dibentuk sebagai forum dialog yang konstruktif.

"Pada dasarnya Dewan HAM, sesuai dengan mandat yang dibentuk, itu bertujuan sebagai forum yang konstruktif bagi negara-negara untuk berdialog secara imparsial dan juga membangun kesepakatan yang tujuannya adalah hasil yang terbaik dengan meaningful progress," kata Achsanul Habib.

Kemlu RI mengungkit rivalitas geopolitik yang memecah suara soal dukungan dan penolakan penyelenggaraan debat isu Uighur di Dewan HAM PBB. RI, kata Kemlu, selalu mengedepankan dialog dengan AS dan negara-negara barat, maupun China untuk menyelesaikan masalah.

"Dalam kaitan ini Indonesia tentu juga bekerja sama, berkoordinasi, berkonsultasi dengan semua pihak, dengan negara-negara pengusung, negara-negara barat, dengan RRT, dan utamanya sebagai sesama anggota OKI kita juga melakukan komunikasi dan juga diskusi yang mendalam dengan negara-negara OKI yang juga menjadi anggota Dewan HAM tersebut," ujar Achsanul Habib.

Kemlu RI menyebut OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) juga setuju bahwa Dewan HAM tidak boleh digunakan untuk tujuan politis. Kemlu RI mengharapkan Dewan HAM, ke depannya, tidak selektif memilih isu untuk dibahas.

"Dengan perkembangan tadi, OKI pun sepakat bahwa Dewan HAM ini sesuai mandatnya tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang politis. Kita harapkan Dewan HAM tidak pilih-pilih ya, tidak selektif, dalam memilih isu yang akan dibahas," kata Achsanul.

"Sebagai contoh, misalnya, sekarang kita diajukan isu Xinjiang. Mungkin nanti dipilih-pilih lagi untuk isu-isu yang lain," ujar dia.

Achsanul mengungkapkan bagaimana RI kini memastikan perhatian atas isu Uighur. RI, katanya, mengedepankan pendekatan dan dialog dengan semua pihak.

"Dialog-dialog, engagement dengan berbagai pihak terutama dengan RRT secara bilateral maupun melalui OKI terus kita lakukan," ujarnya.

Keputusan Dewan HAM PBB

Pemungutan suara soal debat isu Uighur sudah diputuskan Dewan HAM PBB pada Kamis (6/10). Usulan pemungutan itu dibawa oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya pada bulan lalu.

47 anggota Dewan HAM di Jenewa memilih. 19 menentang mengadakan debat tentang hak asasi manusia di Xinjiang, 17 menerima, dengan 11 negara abstain.

"Ini adalah kemenangan bagi negara-negara berkembang dan kemenangan bagi kebenaran dan keadilan," cuit juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Amnesty International mencap pemungutan suara itu lucu, sementara Human Rights Watch (HRW) mengatakan itu mengkhianati korban pelecehan.

"Amerika Serikat mengutuk pemungutan suara hari ini yang mencegah diskusi tentang Xinjiang," tulis duta besar AS untuk dewan Michele Taylor di Twitter.

Kelambanan "dengan memalukan menunjukkan beberapa negara bebas dari pengawasan dan diizinkan untuk melanggar hak asasi manusia dengan impunitas".

Lihat juga video 'AS Respons Rudal Korut: Kalau Harus Melawan, Kita Siap!':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/imk)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT