ADVERTISEMENT

Kolom

Barat dan Politisasi Isu Xinjiang China

Ahmad Syaifuddin Zuhri - detikNews
Jumat, 23 Sep 2022 13:30 WIB
Amerika Serikat Mulai Terapkan Larangan Impor Barang dari Xinjiang karena Pelanggaran HAM
Amerika Serikat terapkan larangan impor barang dari Xinjiang (Foto: ABC Australia)
Jakarta -

"Laporan itu penuh dengan informasi yang salah, Xinjiang digunakan oleh pihak Barat sebagai alat politik untuk menekan China," ungkap Wang Wenbin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam siaran pers yang dimuat di CGTN, Kamis (1/9). Ia menanggapi laporan penilaian Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau OHCHR yang menyatakan bahwa dimungkinkan ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China terhadap kaum Uighur dan etnis minoritas lainnya di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Laporan dokumen setebal 46 halaman berjudul Assessment of Human Rights Concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China itu, disampaikan oleh Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet pada 31 Agustus 2022. Sebelumnya, Bachelet dalam rilis kunjungannya di China pada akhir Mei lalu mengatakan bahwa kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB, yang pertama sejak 17 tahun lalu, bukan dalam bentuk investigasi. Bahkan mengakui pencapaian kemajuan China yang mampu mengentaskan kemiskinan ekstrem, lebih cepat dari target sepuluh tahun.

Menurut Harian Global Times, laporan yang dianggap sepihak itu dikeluarkan tanpa klarifikasi dari pihak pemerintah China sebelumnya dan otorisasi dari Dewan HAM PBB.

Wilayah Xinjiang

Isu politisasi Xinjiang memang sudah cukup lama yang dijadikan pintu masuk bagi Amerika Serikat (AS) dan Barat untuk menghadang kebangkitan China. Daerah Otonomi Khusus Xinjiang sendiri adalah wilayah terluas di daratan China. Luasnya sekitar 1,6 juta km persegi, tetapi yang dapat dihuni manusia hanya 9.7 persennya (Renmin Wang, 2015). Berbatasan langsung dengan Asia Tengah seperti Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgistan, dan Uzbekistan. Di Selatan, dengan Afganistan, India, Pakistan, Kashmir dan Nepal. Sebagian besar daerahnya adalah gurun kering, seperti gurun Taklimakan, padang gurun kedua terluas di dunia setelah Sahara di Afrika.

Xinjiang dihuni sekitar 25 juta penduduk (China National Census 2020). Mayoritas adalah suku Uighur disusul Tajik, Uzbek, Hui, Tibet, dan suku kecil lainnya. Mayoritas memeluk agama Islam. Kesehariannya berbahasa Uighur, yang ditulis dengan aksara Arab --bukan bahasa nasional Mandarin. Inilah mengapa di semua papan petunjuk dan pengumuman resmi pemerintah di wilayah Xinjiang ditulis dalam aksara mandarin, Hanzi, berdampingan dengan aksara Arab berbahasa Uighur.

Kemiskinan di Xinjiang menjadi salah satu latar belakang banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh gerakan ekstremisme dan terorisme, khususnya sejak awal tahun 2000-an. Untuk menekan angka kekerasan dan kemiskinan di wilayah paling barat China tersebut, pihak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan khusus deradikalisasi berupa pelatihan kejuruan atau vokasi.

Sejak 2017, China membangun Pusat Pendidikan Vokasi dan Pelatihan di Xinjiang. Oleh Barat, pusat-pusat pelatihan itu dituduh sebagai penjara massal bagi warga Uighur. Hal itulah yang menjadi salah satu landasan laporan yang dikeluarkan oleh OHCHR PBB tersebut. Termasuk tudingan Amerika Serikat dan Barat bahwa warga penghuni di pusat vokasi tersebut menjadi pekerja paksa di sektor perkebunan kapas dan manufaktur di Xinjiang.

Kapas Xinjiang dan Mekanisasi

Xinjiang terkenal menjadi pemasok komoditas utama kapas di China. Kapas-kapas dari Xinjiang memasok kebutuhan industri tekstil dalam negeri dan rantai pasok global.

Pada Desember 2021, Kongres AS, yang diloloskan oleh 407-1 di DPR yang dikuasai Demokrat mengharuskan Presiden AS untuk mengutuk pelanggaran terhadap kaum muslim minoritas dan menyerukan penutupan kamp penahanan massal di wilayah barat laut Xinjiang.

AS mengeluarkan Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) atau UU Pencegahan Pekerja Paksa Uyghur, yang ditandatangani Presiden Biden pada 23 Desember 2021, dan disahkan oleh Kongres AS pada 21 Juni lalu. UFLPA mengharuskan pemerintah AS untuk mengambil tindakan baru yang signifikan untuk mencegah barang-barang yang diproduksi di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang, di mana "kerja paksa" yang disponsori negara tersebar luas dan melarang untuk memasuki pasar AS.

UFLPA menolak barang impor yang dibuat dari hasil kerja paksa di Xinjiang dalam dua hal. Pertama, setiap barang, perangkat, barang tambang, produk menyeluruh atau sebagian, yang diproduksi di Xinjiang dianggap sebagai produk dari kerja paksa, kecuali pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengakui sebaliknya. Kedua, UFLPA mewajibkan Satuan Tugas Penegakan Kerja Paksa antarlembaga AS (FLETF) yang dibentuk oleh Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Meksiko-Kanada (USMCA) untuk mengembangkan strategi untuk mencegah impor barang yang dibuat dengan kerja paksa dari Xinjiang.

Selain itu, menerbitkan pedoman bagi importir dan penelusuran rantai pasok yang cukup untuk membuktikan bahwa barang tidak bersumber, seluruhnya atau sebagian, dari Xinjiang, atau jika barang tersebut berasal dari Xinjiang, tidak diproduksi dengan kerja paksa. Langkah sepihak AS tersebut justru bertolak belakang dengan semangat penegakan HAM. Sanksi yang diterapkan oleh AS terkait produk dari Xinjiang tersebut justru akan berimpilkasi terhadap warga Xinjiang secara umum.

Tak hanya berdampak terhadap perusahaan atau produsen yang bisa merugi, tetapi juga hak-hak dasar warga Uighur dan Xinjiang terkait dengan akses pekerjaan akan hilang, dampak secara personal ke warga terkait yang kehilangan pekerjaan dan ekonomi menjadi terhenti. Di tingkat global, rantai pasok bahan mentah dan barang jadi produk tekstil juga akan sangat terganggu. Produk kapas Xinjiang menyumbang sekitar 20 persen dari suplai global dan 80 persen suplai dalam negeri China.

Xinjiang menyumbang lahan produksi kapas sekitar 78,9 persen di China, walaupun hasil produknya hanya berkisar sekitar 5,2 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan dalam negeri China sendiri kurang lebih 7,8 juta ton tiap tahun. Selain mengimpor dari negara lain untuk menutup kekurangan sekitar 2 juta ton pasokan kebutuhan kapas domestik, pemerintah China juga konsen melakukan optimalisasi, modernisasi, dan mekanisasi dalam produksi di perkebunan dan pengolahan kapas.

Kebijakan mekanisasi penanaman, penyemaian, dan pemetikan kapas dilakukan besar-besaran oleh pemerintah. Naiknya upah buruh di China akhir-akhir ini juga menjadi alasan lain dalam program kebijakan mekanisasi yang dimulai sejak 2014. Modernisasi dan mekanisasi dalam industri di China memang tak hanya melulu karena kebijakan dan insentif dari pemerintah China, tetapi juga dilakukan oleh pelaku dunia industri.

Saya sering melakukan kunjungan ke pusat-pusat industri di China dan menyaksikan sendiri bagaimana mereka berinvestasi besar untuk melakukan riset, inovasi, mekanisasi, dan memodernisasi perangkat untuk produksi. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas, efisiensi, berdaya saing tinggi, dan efektifitas secara jangka panjang.

Tuduhan AS

Tuduhan sepihak oleh AS yang mengatakan ada kerja paksa yang dilakukan dalam hal ini di industri di wilayah Xinjiang bertolak belakang dengan fakta yang ada. Apalagi data Buku Putih yang berjudul Dinamika Data dan Populasi Xinjiang yang dikeluarkan pemerintah China menyebutkan bahwa angka ekonomi rata-rata Xinjiang mengalami kenaikan sejak 2018. Bahkan PDB Wilayah Otonomi Khusus Xinjiang meningkat 160 kali lipat semenjak 65 tahun terakhir.

Buku Putih Xinjiang itu juga melansir bahwa Pendapatan per kapita tahunan penduduk pedesaan Xinjiang naik dari 119 yuan (US$ 18,4) pada tahun 1978 menjadi 14.056 yuan pada 2020. Laporan itu juga merilis bahwa penduduk rural di Xinjiang yang lebih dari 2,7 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan telah keluar dari kemiskinan.

Jika melihat apa yang dilakukan oleh AS, tuduhan dan tindakan AS secara sepihak ini tak terlepas dari kompetisi ekonomi dan ancaman pengaruh global China yang menjadi kekuatan baru dunia. Kebangkitan China seolah menjadi ancaman tersendiri bagi AS. Pihak AS dan Barat melalui relasi kuasa dan pengaruh dalam geopolitik global melakukan upaya politisasi isu-isu Xinjiang. Sebagai salah satu bagian dari strategi dalam menekan China.

Strategi itu lalu disebar melalui pemberitaan media-media arus utama dari Barat, lembaga think-tank, NGO global yang disponsori Barat, dan individu tertentu lintas negara yang digunakan sebagai alat penyebar untuk mempengaruhi opini global.

Kebijakan AS dalam isu penegakan HAM seolah tak berlaku bagi urusan domestiknya. Seperti yang terjadi dalam kasus Guantanamo, penjara yang dikontrol militer sejak 2002 dan dihuni oleh ratusan terduga teroris dari berbagai belahan dunia. Mereka dikurung tanpa ada pengadilan, penggunaan kekerasan, dan sebagainya. Banyak dikritik aktivis HAM baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk ditutup, tetapi masih beroperasi hingga kini. Kejelian dan keberimbangan sumber informasi yang kita peroleh menjadi tuntutan dalam melihat isu-isu seperti ini agar bisa lebih berimbang dan objektif dalam melihat suatu hal.

Ahmad Syaifuddin Zuhri Direktur Sino-Nusantara Institute, mahasiswa PhD Hubungan Internasional Central China Normal University (CCNU) Wuhan


Simak juga 'Laporan PBB: China Langgar HAM Serius Kelompok Uighur di Xinjiang':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT