Badan anak-anak PBB, UNICEF menyatakan bahwa lebih dari satu juta orang telah mengungsi sejak kudeta militer di Myanmar tahun lalu.
Negara Asia Tenggara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi tahun lalu, yang memicu perlawanan bersenjata yang meluas.
Dilansir kantor berita AFP, Jumat (7/10/2022), junta militer telah menanggapi dengan tindakan keras, yang menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk membakar desa-desa, pembunuhan massal di luar proses hukum dan serangan udara terhadap warga sipil.
Sejak kudeta dan hingga bulan lalu, 1.017.000 orang telah mengungsi, kata UNICEF dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (6/10) waktu setempat.
UNICEF menambahkan bahwa lebih dari setengah dari mereka yang terpaksa melarikan diri berada di wilayah Sagaing, barat laut negara itu, yang telah menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit.
UNICEF mengatakan ada "tantangan signifikan" untuk memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sagaing dilintasi oleh pasukan junta, milisi pro-militer dan pejuang anti-kudeta, dan di sana pihak berwenang secara teratur memutus akses internet.
Sebelumnya pada Mei lalu, badan kemanusiaan PBB, UNOCHA, mengatakan bahwa lebih dari 12.000 properti sipil diperkirakan telah dibakar atau dihancurkan di seluruh Myanmar sejak kudeta militer.
Bulan lalu, sedikitnya 11 anak sekolah tewas dalam serangan udara dan penembakan di sebuah desa di Sagaing, serangan yang menurut junta militer menargetkan pemberontak yang bersembunyi di daerah itu.
Saat ini upaya diplomatik untuk mengakhiri krisis hampir mati.
Sebuah "konsensus" yang ditengahi tahun lalu oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara junta militer dan lawan-lawannya serta pengiriman bantuan kemanusiaan, sebagian besar telah diabaikan oleh junta Myanmar.
