.webp)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memanggil Sekjen DPR Indra Iskandar buntut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dihalangi pamdal DPR saat masuk lewat gerbang depan gedung DPR. Dalam pemanggilan MKD DPR, Indra membongkar mayoritas pamdal DPR titipan anggota Dewan.
MKD DPR memanggil Indra Iskandar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9). Indra Iskandar mengungkapkan pamdal DPR RI sebelumnya merupakan pengangguran yang mencari kerja. Sebagian besar pamdal DPR itu merupakan titipan para anggota DPR RI.
"Pamdal kita ini masuk karena orang-orang yang mencari kerjaan karena pengangguran. Sebagian besar titipan dari anggota Dewan. Jadi ini kadang-kadang ini belakangan mulai tertib. Tadinya kerjanya, kalau nggak ini cuma megang HP di pintu gerbang, itu ngerokok segala macam," kata Indra di ruang MKD DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indra mengatakan, setiap enam bulan sekali, para personel pamdal dilatih kedisiplinan oleh aparat kepolisian. Namun menurutnya, hanya sebagian kecil pamdal yang memiliki kesigapan dalam menjalankan tugas.
"Setiap enam bulan sekali kita dilatih oleh aparat, sekali oleh kepolisian, sekali oleh Kopassus untuk melatih kesamaptaannya, melatih kedisiplinannya," jelas Indra.
 Sejumlah anggota pengamanan dalam (Pamdal) berjaga di luar ruang sidang MKD di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (14/12/2015). (Agung Pambudhy/detikcom) |
"Hanya sedikitlah. Dari 700 orang, barangkali nggak lebih dari 50 orang yang punya sikap sigap dan lain-lain," tambahnya.
Indra menyesali adanya penghalangan yang dialami Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat masuk DPR via gerbang depan. Indra memastikan pihaknya akan merombak struktur pamdal DPR setelah kejadian itu.
"Kejadian itu kami sesalkan karena pihak petugas pamdal saat itu bahwa ada undangan resmi tidak dilaporkan kepada atasannya dan ini sudah berulang-ulang kali menjadi catatan kami. Kami akan evaluasi. Kami akan ada perombakan di dalam struktur organisasi pamdal," jelasnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan Video 'MKD Panggil Sekjen DPR, Buntut Larangan Masuk Gerbang Depan':
Lebih lanjut Indra menyebut ketertiban di wilayah kompleks parlemen selalu diutamakan. Menurutnya, siapa pun yang masuk ke dalam gedung DPR harus mengikuti aturan yang ada.
"Kami mencoba menertibkan ya, jadi itu adalah sebuah tantangan yang harus kita tertibkan. Karena, bagaimanapun, ini adalah lembaga tinggi negara. Di dalamnya persidangan semua, ada tata tertibnya, sehingga walaupun ini rumah rakyat, tentu ini ada ketertibannya, ada aturan yang semua harus mengikuti aturan yang ada," ujar Indra.
Apresiasi MKD DPR
Wakil Ketua MKD DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi Sekjen Indra Iskandar atas keterbukaannya terkait persoalan pamdal ini. Keterbukaan Indra, menurut Junimart, sebagai bentuka transparansi kepada publik.
"Menurut saya, keterbukaan fakta atas informasi dari Sekjen DPR RI patut diapresiasi dalam rangka transparansi bahwa sebagian besar pamdal di DPR RI adalah titipan dari para anggota Dewan yang sebelumnya adalah pengangguran dan tidak punya keahlian dalam kerja-kerja tugas kewenangan sebagai pamdal," kata Junimart saat dihubungi.
 Junimart Girsang. (Ari Saputra/detikcom) |
Kemudian, Junimart menyarankan agar Indra Iskandar segera melakukan pembenahan di internal pamdal DPR. Dia meminta Indra tidak takut atas titipan siapa pun.
"Kesekjenan harus sesegera mungkin melakukan evaluasi untuk pembenahan pamdal dan tidak perlu terikat kepada titipan oleh siapa pun itu," ucapnya.
Usut Anggota Dewan Titip Pamdal
MKD DPR memastikan akan menelusuri soal sebagian besar pamdal DPR merupakan titipan anggota DPR. MKD DPR meminta Indra Iskandar menyerahkan nama-nama anggota DPR yang sempat menitipkan para pamdal tersebut.
"Ya (akan diusut), MKD meminta kepada Kesekjenan nama-nama anggota yang merekomendasi para pamdal yang diloloskan," kata Junimart.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini juga mengingatkan, pamdal DPR haruslah sosok yang memiliki etos kerja dan mempunyai integritas. Selain itu, dia tak mempersoalkan adanya rekomendasi dari siapa pun selama melewati proses seleksi.
"Pamdal harus mempunyai etos kerja, punya integritas kesamaptaan dan tidak mentang-mentang, harus cerdas serta bisa menerjemahkan SOP dan tupoksinya. Rekomendasi dibenarkan sepanjang yang direkom itu lolos seleksi," ujar dia.
