Jalan Mulus Rebutan Bangku Sekolah SMA/SMK Negeri di Banten

ADVERTISEMENT

Jalan Mulus Rebutan Bangku Sekolah SMA/SMK Negeri di Banten

Fathul Rizkoh - detikNews
Rabu, 28 Sep 2022 12:36 WIB
Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)
Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)
Serang -

Sebuah gedung yang dulunya kantin sekolah di SMAN 13 Kabupaten Tangerang disulap menjadi ruang kelas baru atau RKB menjadi lima ruangan. Satu kelas diisi oleh 50 siswa yang saling duduk berdekat-dekatan.

"Nggak nyaman, panas, sumpek, siswanya banyak," celetuk satu siswa ke tim Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten yang melakukan peliputan ini saat ke lokasi pada Selasa (30/8) lalu.

Ruang kelas baru itu belum sepenuhnya tuntas dibangun. Atapnya masih tanpa plafon. Angin dan debu dari luar bisa dirasakan karena tidak ada jendela dan pintu. Siswa untuk kelas X di SMAN 13 ini totalnya mencapai 709 orang dibagi untuk 14 rombongan belajar atau rombel.

Kondisi mirip ini juga ditemukan di SMKN 5 Kota Serang di Taktakan. Ada musala sekolah yang disulap seadanya menggunakan pembatas lalu dijadikan ruang kelas. Di musala itu ada 39 siswa yang belajar sehari-hari dengan gurunya.

Masalah kelebihan siswa ini rupanya disorot oleh Ombudsman RI Perwakilan Banten. Kelebihan siswa dengan minimnya ruang belajar diduga karena ada pungli saat proses PPDB tahun 2022 berlangsung. Dugaan ini ada di beberapa sekolah yang melapor. Oknumnya disebut mulai dari camat, dinas, atau instansi pemerintah, sampai DPRD baik dari kabupaten, atau provinsi. Akses masuk sekolah seolah mirip jalan mulus karena ada pungli, tapi akibatnya suasana belajar-mengajar kena dampak.

Temuan Ombudsman misalnya, di SMKN 5 Kota Serang diduga ada 92 siswa titipan, SMAN 13 Kabupaten Tangerang 277 siswa titipan, dan SMAN 3 Kota Serang 125 siswa titipan. Siswa titipan itu masuk dari tangan-tangan oknum yang disebutkan di atas. Dugaanya ini malah terjadi masif di sekolah-sekolah lain.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin menyebut bahwa maladministrasi di atas itu terjadi karena regulasi yang tidak tegas dan menyeluruh dari pemerintah daerah. Padahal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sudah punya KCD di masing-masing kabupaten dan kota untuk pengawasan.

Temuan Ombudsman, kelebihan siswa tahun ini justru lebih banyak dibanding tahun lalu. Hal ini karena sistem PPDB dikembalikan ke sekolah masing-masing dan rentan maladministrasi karena tanpa pengawasan dinas.

Kelebihan siswa dalam rombel seperti di atas kata Zainal juga telah melanggar Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 yang mengatur maksimum daya tampung dalam satu rombel.

"Dalam Permen (Permen Nomor 1 Tahun 2001) atau Pergub (Pergub Nomor 7 Tahun 2022), tidak diatur mengenai kapasitas itu, sebelumnya diatur Permen Nomor 22 tahun 2016 yang sudah dicabut Permen Nomor 16 Tahun 2022 ke sana acuan daya tampung," paparnya.

Pihak SMAN 13 Kabupaten Tangerang, Kosim yang bertugas sebagai bendahara sekolah dikonfirmasi berdalih bahwa lima ruang kelas baru di sekolahnya memang dibangun tapi hasil swadaya masyarakat. Uang dikumpulkan dari orang tua siswa termasuk melibatkan Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said Dimyati.

"Bangun kelas baru dari swadaya yang nitip. Kalau anaknya mau sekolah di sini kami nggak punya kelas, silakan bangun sendiri. Bangun 5 ruangan yang penting layak. Kami berusaha memfasilitasi teman-teman," kata Kosim ditemui tim di sekolah, (30/8) lalu.

Ia malah membenarkan penambahan rombel memang karena ada siswa titipan. Dia mengaku pusing dengan praktik ini selama pelaksanaan PPDB. Menurutnya, sekolah berada di posisi yang serba salah.

"Yang namanya tambahan sudah jelas (siswa titipan), teu kudu dijelaskan ku saya (nggak perlu dijelaskan sama saya), kami daek teu daek nambah rombel (kami mau nggak mau nambah rombel)," ujarnya.

"Malah Cak Nawa (M Nawa Said Dimyati) masuk dalam struktur pengusulan RKB. Catatan titipan dari A sampai Z kita catat, dan kita sampaikan ke Ombudsman."

Di Serang, Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Serang Amin Jasuta juga membenarkan ada 39 siswa yang saat ini belajar di musala karena tidak punya ruang kelas. Hal ini karena tingginya minat masyarakat saat mendaftar PPDB di sekolah tersebut.

Sekolah menambah dua rombel agar bisa menampung keinginan masyarakat. Dua rombel baru ini dikhususkan untuk siswa yang katanya mendapat rekomendasi dari Camat Taktakan Mamat Rahmat dan penitip lainnya.

Penambahan rombel ini diikuti dengan pembangunan satu RKB. Biaya pembangunannya dibebankan kepada orang tua siswa.

"Nambah kelas itu, sampai camat ngebelain mengusahakan (pembangunan). Tadinya kami punya rencana kalau masih pada maksain (masuk sekolah), ya saya bilang aja bangun kelas sendiri. Tapi itu kan ada isu kalau bangun kelas sendiri ada pungutan, makanya camat nggak mau, kalau ada pungutan kembalikan. Camat bilang 'kita usahakan (pakai) dana CSR sampah' gitu," kata Amin ditemui, (31/9).

Iuran dari orang tua siswa untuk membangun satu RKB dikatakan Amin sudah dikembalikan kepada orang tua. Pembangunan RKB rencananya menggunakan dana CSR pengiriman sampah Tangsel ke Kota Serang. Dana pembangunan ditaksir Rp 200 juta untuk satu ruang kelas berukuran 8x9 meter.

Tapi rencana ini ternyata tidak berjalan mulus. Kontrak pengiriman sampah tersendat. Dana CSR pun tidak bisa digunakan. Pembangunan RKB itu kemudian ditalangi oleh tokoh masyarakat setempat.

Amin juga pernah mengumpulkan orang tua siswa yang tidak lulus PPDB di sekolah. Dia mengumumkan bahwa ada kuota siswa kosong yaitu di jurusan teknik komputer dan jaringan (TKJ), jurusan teknik kendaraan ringan (TKR), jurusan otomatisasi tata kelola dan perkantoran (OTKP). Yang berminat diminta membayar infak sedekah Rp 5,5 juta.

"Ada, 2 orang (jurusan TKJ), karena itu bapak dipanggil Ombudsman (dugaan pungli). Sama saja dikembalikan uangnya, nggak jadi (uang praktik). Itu yang ngelapor mah yang mau sekolah tapi nggak punya uang, kita kan juga perlu kalau maksa mah, tapi kita mah bener buat komputer (di ruang praktek)," ujarnya.

Dari laman Dapodik jumlah keseluruhan siswa kelas 10 di SMAN 3 Kota Serang ada 577 orang dibagi untuk 13 rombel. Namun data dari sekolah yang dikirim kepada tim tanggal 5 September, jumlah siswa yang diterima PPPD tahun ini yaitu 432 siswa untuk 12 rombel. Rinciannya 216 siswa jalur zonasi, 22 siswa jalur perpindahan orang tua, 16 siswa jalur afirmasi, dan 178 siswa jalur prestasi.

Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)Siswa belajar di ruang kelas yang kurang memadai karena kelebihan siswa. (foto: dok. Tim KJI)

Ketua pelaksana PPDB SMAN 3 Kota Serang Jajang Drajat membenarkan adanya surat rekomendasi yang dilampirkan siswa saat tahap verifikasi. Tapi Jajang mengaku bahwa tidak ada perlakuan khusus kepada siswa yang membawa surat itu.

"(Rekomendasi) Ada aja. di saat verifikasi pasti diselipin itu (rekomendasi), pokoknya yang dibutuhkan dalam persyaratan kita ambil, yang enggak mah dipulangin. Yah yang diselipin di sana cap garuda, cap timbangan, cap-cap yang lain, kita pulangin kan bukan persyaratan," kata Jajang ditemui di ruangannya, Jumat (2/9).

"Rekomendasi bukan syarat PPDB, tidak dalam hal yang harus diverifikasi. Bukan berarti ada rekomendasi kemudian tandai, bukan. perkara ada rekomendasi dan diterima, lah orang diterima mau gimana. Masa kita begitu ada rekomendasi tidak diterima kan nggak bisa juga," tambah Sekretaris PPDB SMAN 3 Kota Serang, Zidiq Syaifuddin Aji.

Camat Taktakan, Mamat Rahmat, sendiri membenarkan menitipkan siswa ke SMKN 5 Kota Serang. Ada 36 orang dipilih dari 200 orang pendaftar melalui kecamatan. Katanya, siswa yang dititipkan masuk ke sekolah sudah berdasarkan hasil diskusi publik yang sudah digelar antara sekolah, masyarakat dan dewan pada 14 Juli lalu.

"Rekomendasi 36 orang, tapi ada juga yang datang ke sekolah, di luar rekomendasi itu (Muspika Kecamatan Taktakan)," kata Mamat.

Di diskusi itu, siswa yang dari kecamatan ditentukan kriterianya agar bisa masuk ke SMKN 5. Pertama, siswa sebelumnya sudah daftar namun dinyatakan tidak lulus. Kedua, siswa berasal dari masyarakat yang tidak mampu, dan ketiga siswa merupakan warga Kecamatan Taktakan.

Daya tampung vs jumlah siswa di 3 sekolah Banten, berkaitan dengan isu siswa titipan. (Infografis: Fauzan Kami. Naskah: Fathul Rizkoh/detikcom)Daya tampung vs jumlah siswa di 3 sekolah Banten, berkaitan dengan isu siswa titipan. (Infografis: Fauzan Kami. Naskah: Fathul Rizkoh/detikcom)

Selanjutnya, anggota DPRD bantah ada titipan:

Simak juga 'Resmikan Sekolah Net Zero, Anies: Gedung Abad 19, Kini Abad 21':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT