Debitur Ditagih Ngeles Ngaku Nggak Punya Uang, Apakah Bisa Saya Pidanakan?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Debitur Ditagih Ngeles Ngaku Nggak Punya Uang, Apakah Bisa Saya Pidanakan?

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Sep 2022 09:34 WIB
Ilustrasi likuiditas perusahaan.
Foto: Josh Appel/Unsplash
Jakarta -

Pinjam-meminjam lumrah dalam hubungan bisnis. Tapi bagaimana bila si debitur saat ditagih ngeles terus? Dan mengaku nggak punya uang?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Mau tanya.
Saya adalah seorang sales

Ini ada customer saya beli barang. Dan sudah 2 tahun masih punya utang sebesar Rp 105 juta. Dan setiap ditagih dia bilang belum ada uang.

Dan dahulu pernah bikin perjanjian bahwa dia akan memberikan jaminan surat tanah untuk melakukan pelunasan dengan waktu 1 bulan dari surat perjanjian yang dibikin. Tapi, setelah waktu yang ditentukan, orang itu mengelak lagi tidak bisa memberikan jaminan dan juga pelunasan utangnya sampai saat ini.

Apakah hal seperti ini termasuk unsur penipuan?
Karena setiap saya tagih beralasan belum ada uang. Apakah hal ini bisa saya laporkan ke pihak berwajib atas unsur penipuan dengan bukti surat perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya?

Mohon penjelasannya.
Terima kasih

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara sampaikan. Kami akan coba membantu untuk menjawabnya.

Permasalahan utang piutang yang didasarkan atas perbuatan jual beli memang merupakan sebuah hubungan keperdataan. Hal ini dilandaskan kepada ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan :

"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Ketidakmampuan membayar utang pada dasarnya tidak bisa dipidana. Hal itu mengacu kepada ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

"Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang".

Terlebih dari pertanyaan Saudara, disebutkan bahwa sudah dibuat sebuah perjanjian yang isinya adalah kesediaan membayar beserta janji akan memberikan jaminan berupa surat tanah.

Untuk itu, penjual dapat melakukan teguran melalui Somasi terhadap pembeli yang tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila tidak diindahkan, maka selanjutnya dapat menempuh upaya hukum secara perdata dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri. Wanprestasi adalah kelalaian/ketidakmampuan debitur dalam memenuhi prestasi.

Adapun prestasi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan :

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu".

Lebih lanjut, Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya 'Hukum Perjanjian' menjelaskan tentang wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :
* Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya;
* Melakukan apa yang dijanjikannya, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
* Melakukan apa yang dijanjikannya, namun terlambat;
* Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lalu Bisakah Saya Pidanakan?

Seperti yang telah diuraikan di atas, utang piutang adalah suatu peristiwa perdata. Akan tetapi, apabila dapat dibuktikan, bahwa customer tersebut setelah ditagih dan ditegur tetap tidak memiliki itikad baik untuk membayar sama sekali, sementara seluruh barang yang dibeli sudah diterima dan bahkan sudah terjual olehnya serta telah menerima keuntungan atas hasil penjualan barang tersebut, maka antara perbuatan (actus reus) dan niat (mens rea) dari si customer, dapat diduga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk selanjutnya bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri.

Pembeli dapat dikenakan dugaan melakukan tindak pidana Penggelapan atau Penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 372 atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun isi Pasal 372 KUHP yaitu :

"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-"

Untuk memenuhi unsur tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut, maka harus dibuktikan bahwa pelaku berniat atau menghendaki untuk memiliki barang, dan barangnya adalah kepunyaan orang lain, yang didapat bukan dari hasil kejahatan.

Kemudian Pasal 378 KUHP menyatakan :

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"

Dari uraian Pasal 378 KUHP tersebut, guna memenuhi unsur tindak pidana Penipuan, maka pelaku harus terbukti memiliki niat untuk menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat atau cara-cara yang curang (memperdaya), kemudian memperoleh keuntungan daripadanya.

Oleh karena keterbatasan data dan informasi, kami mengasumsikan bahwa si customer telah menerima semua barang yang dibelinya tetapi tidak melakukan pembayaran apapun kepada penjual. Apabila asumsi hukum tersebut benar, menurut pendapat kami, permasalahan utang piutang yang didasarkan atas perbuatan jual beli sebagaimana yang saat ini Saudara hadapi, lebih cenderung kepada peristiwa pidana yang dapat dilaporkan kepada pihak Polri untuk ditindaklanjuti. Sepanjang dapat dibuktikan, bahwa si pembeli dengan itikad yang tidak baik, telah mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan sepihak dan merugikan orang lain, dengan mengiming-imingi akan membayar setelahnya, namun tidak melaksanakan pembayaran sama sekali padahal ia sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang yang dibelinya tersebut.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat bermanfaat. Salam.

Pengacara Yudhi OngkowijayaPengacara Yudhi Ongkowijaya (Foto: dok. Istimewa)

Yudhi Ongkowijaya, S.H., M.H.
Partner pada Law Office ELMA & Partners
www.lawofficeelma.com


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, hukum internasional, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT