ADVERTISEMENT

Dear detik's Advocate, Bagaimana Aturan dan Sanksi Bagi Pembajak Buku?

Andi Saputra - detikNews
Senin, 12 Sep 2022 09:40 WIB
Frankfurt Book Fair 2016
Frankfurt Book Fair 2016 (Andi Saputra/detikcom)
Jakarta -

Buku menjadi salah satu satu puncak karya peradaban manusia. Namun dalam kenyataannya, banyak ditemui pembajakan buku. Lalu bagaimana sebetulnya regulasinya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Halo detik's Advocate

Saya lihat banyak sekali orang yang fotokopi buku, padahal kita tahu bahwa buku itu dilindungi hak cipta. Saya pernah baca, untuk kepentingan pendidikan itu boleh untuk sekedar pemakaian yang dalam kategori fair use.

Bisakah dijelaskan lebih jauh aturan tentang ini untuk aturan buku-buku lokal dan buku-buku internasional yang dijual di Indonesia?

Mudah-mudahan masyarakat makin paham akan hal ini.

Terima kasih.

Salam,
Nurrohman

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Krismawan Hadiwinata, S.H., M.Kn. Berikut penjelasan lengkapnya:

Buku adalah Salah Satu Ciptaan Yang Dilindungi

Bahwa Ciptaan yang dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. Potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program Komputer.

Bahwa dalam sebuah Ciptaan melekat Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait. Hak Moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat Ciptaan digunakan oleh Pengguna Ciptaan. Sedangkan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan Ciptaan tersebut.

Limitations and Exceptions to Copyright and Related Rights

Dalam rezim Hak Cipta dikenal konsepsi Batasan dan Pengecualian terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait (Limitations and Exceptions to Copyright and Related Rights) yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan adil sesuai Undang-Undang yang berlaku antara kepentingan hukum Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait dengan Pengguna Ciptaan.

Batasan dan Pengecualian terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait bervariasi antara Negara yang satu dengan Negara yang lain yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, dan sejarah masing-masing Negara. Konvensi Internasional mengakui keragaman ini dengan memberikan ketentuan-ketentuan umum untuk penerapan Pembatasan dan Pengecualian, di mana masing-masing Negara dapat memutuskan apakah Pembatasan dan Pengecualian tertentu akan diterapkan atau tidak, dan bagaimana pembatasan ruang lingkupnya.

Komite Tetap WIPO untuk Hak Cipta dan Hak Terkait (The WIPO Standing Committee for Copyright and Related Rights(SCCR)) telah menangani masalah Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta sejak tahun 2004 dan telah menangani Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk perpustakaan dan arsip, lembaga pendidikan dan penelitian, dan penyandang disabilitas lainnya sejak 2012, yang berpuncak pada Konferensi Internasional tentang Batasan dan Pengecualian Hak Cipta untuk Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Lembaga Pendidikan dan Penelitian pada tahun 2018.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diatur ketentuan Pembatasan Hak Cipta di dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51, dan sehubungan dengan buku sebagai salah satu jenis Ciptaan yang dilindungi sebagai Kekayaan Intelektual, maka ketentuan aturan pembatasannya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (yaitu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan).
2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, akan tetapi tidak mencakup seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (yaitu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan).
4. Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
d. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

5. Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
a.artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

6. Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.
7. Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT