Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil pihak MRT Jakarta. Pemanggilan dilakukan buntut biaya pembangunan MRT Jakarta North-South fase II alias Bundaran HI-Jakarta Kota yang bengkak dari perencanaan semula Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun.
"Iya betul, jadi memang kami akan rapat kerja dengan MRT segera. Bahwa memang nanti rapat kerja itu tidak terbatas pada peningkatan atau pembengkakan anggaran ini," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan saat dihubungi, Senin (5/9/2022).
Manuara mengatakan rapat kerja dengan MRT ini nantinya tidak hanya akan membahas pembengkakan anggaran. Rapat, lanjutnya, juga untuk mendalami kendala pembangunan MRT yang progresnya dinilai lambat.
"Tidak terbatas hanya itu yang dibicarakan. Bisa saja nanti kita bicarakan kendala-kendala, apa yang terjadi pada fase 201 202 203. Karena kita lihat di sana memang progresnya ini kalau kita bilang terlambat sebetulnya belum. Tapi karena masih ada sisa waktu yang masih ada," ujarnya.
"Kita lihat progresnya itu menurut kurva rencananya apakah dia di titik dari target yang harus dicapai atau tidak. Itu yang paling penting, karena ini kan mengakibatkan delay. Delay time ini yang membuat biaya-biaya itu variabel lain menjadi besar. Maka jadi bengkak secara general. Jadi memang bisa saja dia menjadi bengkak karena logika nya memang semakin lama proyek itu dieksekusi, pembiayaan itu bisa bertambah," imbuh Manuara.
Lebih lanjut, DPRD Komisi B DPRD DKI juga akan mendalami faktor-faktor penyebab bengkaknya anggaran proyek MRT. Manuara mengatakan pihaknya akan meminta MRT menjelaskan hal-hal tersebut.
"Itu akan kita lihat nanti faktor faktor apa saja yang menyebabkan dia bengkak. Itu yang akan kita minta secara objektif dari mereka. Apakah karena banyaknya pengamanan pekerjaan karena banyaknya kemarin itu barang barang purbakala yang ditemukan di bawah jalur itu di bawah tanah atau apa gitu sebetulnya. Atau ada penambahan dari panjang yang diisyaratkan perubahan lintasan, kan bisa saja itu mengakibatkan. Kalau sifat konstruksi nya bisa juga atau mungkin saja ada pengamanan-pengamanan ekstra di ruang bawah tanah. Sehingga dari sisi konstruksi nya dia bengkak. Ini yang mau kita lihat nanti," tutur dia.
Kendati demikian, Manuara menilai pembengkakan anggaran sejatinya merupakan hal yang wajar. Namun, pembengkakan tersebut tidak menyimpang jauh dari perencanaan anggaran sebelumnya.
"Jadi soal dia bengkak itu hal yang wajar. Asal rasionalisasinya ketemu pembengkakan itu tidak menyimpang jauh daripada apa yang direncanakan dahulu. Harus ketemu objektivitas dan rasionalitasnya, itu yang penting," kata Manuara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun MRT Jakarta North-South fase II alias Bundaran HI-Jakarta Kota bengkak. Dari perencanaan semula Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun.
"Terkait proyek kereta api, saya sampaikan proyek strategis MRT North-South dilaporkan ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun jadi Rp 26 triliun," ujar Airlangga usai rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).
Airlangga menjelaskan biaya membengkak karena proses pembangunannya cukup kompleks. Ditambah kondisi lahan tidak stabil.
"(Pembengkakan biaya) terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan tidak stabil dan ini masuk di dalam Kota Tua sehingga tentunya perlu lebih berhati-hati secara struktur," kata Airlangga.
(mae/mae)