.webp)
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan truk trailer kecelakaan maut di Bekasi kelebihan muatan hingga 200 persen. Wakil Ketua Komisi V DPR RI fraksi PPP Saifullah Tamliha menyoroti pengawasan truk yang melebihi kapasitas muatan atau over dimension over loading (ODOL).
"Sebelumnya Komisi V telah memperingatkan Pemerintah pada Raker/RDP. Komisi V dalam berbagai rapat dengan Kemenhub telah menyampaikan agar truk ODOL diawasi dengan serius, dengan cara antara lain meningkatkan fungsi jembatan timbang," kata Tamliha kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
Tamliha mengatakan ada 2 dampak dari truk yang melebihi kapasitas. Salah satunya adalah rawan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebab ada dua dampak dari truk ODOL, yaitu infrastruktur jalan cepat mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan lalu lintas," jelasnya.
Oleh karena itu, Tamliha meminta agar Kemenhub melakukan tindakan tegas terhadap truk yang masih kelebihan muatan. Dia berharap ada evaluasi mengenai kecelakaan di Bekasi ini.
"Mendesak Kemenhub untuk segera melakukan tindakan tegas atas ODOL dengan melibatkan semua stakeholders dan melakukan evaluasi, hasilnya dilaporkan ke Komisi V," kata dia.
Sementara itu, Tamliha juga menyampaikan dukacita atas musibah kecelakaan ini. Dia menyesalkan terjadi lagi kecelakaan akibat truk kelebihan muatan.
"Turut berdukacita atas musibah tersebut. Menyesalkan kembali berulang kejadian seperti ini," jelasnya.
 Saifullah Tamliha (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom) |
Akan Rapat dengan Kemenhub
Selain itu, Tamliha mengatakan Komisi V akan mengundang Kemenhub untuk rapat masalah kecelakaan ini. Rapat akan dilakukan pekan depan.
"Minggu depan (rapat Komisi V dengan Kemenhub)," kata dia.
Demokrat Minta Kemenhub Tak Diam
Anggota Komisi V DPR RI fraksi Partai Demokrat Irwan juga menyoroti truk kecelakaan di Bekasi kelebihan muatan. Irwan meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk bertindak karena banyak kecelakaan yang diakibatkan oleh truk ODOL.
"Pertama tentunya kita turut berduka ya untuk seluruh korban dan juga keluarga yang ditinggalkan. Begitu besar dan menyedihkan resiko yang harus diterima tiap harinya masyarakat pengguna jalan terhadap masih beroperasinya ODOL ini," kata Irwan saat dihubungi terpisah.
Irwan mengatakan pemberlakuan program bebas ODOL pada 2023 harus benar-benar diterapkan. Dia juga meminta agar ada sanksi yang tegas bagi kendaraan yang masih kelebihan muatan.
"Pemberlakuan zero ODOL di 1 Januari tahun 2023 tidak bisa ditawar lagi. Kemenhub dan stakeholder lainnya sudah harus tegas melaksanakan eksekusi berikut sanksinya. Permasalahan ODOL ini di samping menyebabkan korban jiwa manusia tiap tahunnya juga sangat jelas merusak jalan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Belum lagi penyebab macet berkepanjangan," jelasnya.
 Anggota Komisi V DPR Irwan (dok. istimewa) |
Selain itu, Irwan meminta Kemenhub tak hanya diam dan mengambil langkah tegas. Dia meminta agar petugas di lapangan betul-betul mengawasi truk ODOL.
"Kemenhub kami minta agar jangan diam tapi ambil langkah pengawasan yang tegas dan masif di lapangan. Sambil menunggu zero ODOL tahun depan juga segera optimalisasi fungsi jembatan timbang (UPPKB) di seluruh Indonesia. Disamping itu segera integrasikan sistem pengawasan mulai dari BLUe, ETLE, E-Tilang untuk penegakan hukum. Termasuk implementasi teknologi Weight In Motion (WIM) di tol juga non tol," jelasnya.
Saksikan Video 'Kendaraan Berat Kerap Jadi Sumber Kecelakaan Maut, Apa Solusinya?':
Simak selengkapnya pada halaman berikut.
Lebih lanjut, Irwan mengatakan pengaturan dan sanksi bagi truk ODOL harus dimut dalam undang-undang lalu lintas. Dia tak ingin truk ODOL memakan korban jiwa lagi.
"Mendorong segera ada pengaturan dan sanksi ODOL dalam UU LLAJ agar pengguna ODOL ini bisa disanksi bukan hanya di jalan juga sampai ke penyedia kendaraan ODOL nya juga. Pokoknya sampai tidak ada lagi kendaraan ODOL di tanah air," jelasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian PUPR dan Korlantas Polri, Irwan mengatakan puluhan triliun uang negara habis untuk memperbaiki jalan rusak akibat truk ODOL. Selain itu, ribuan kecelakaan terjadi tiap tahunnya karena truk ODOL.
"(ODOL masalah) super serius. Tiap tahun Rp 43 trilyun duit negara dibakar untuk memperbaiki jalan akibat truk ODOL. Ini bikin bangkrut yang disengaja karena kita tidak sanksi. Ribuan kasus kecelakaan termasuk yang memakan korban di jalan karena ODOL tiap tahunnya. Itu data PUPR dan Korlantas Polri," kata dia.
Truk Kecelakaan di Bekasi Overload
KNKT telah melaksanakan investigasi terhadap truk trailer yang mengalami kecelakaan maut di depan SDN Kota Baru II dan III Bekasi. Senior Investigator KNKT Ahmad Wildan mengatakan truk tersebut kelebihan muatan atau overload hingga 200 persen.
"Overload 200 persen lebih," kata Ahmad Wildan saat dihubungi, Kamis (1/9).
Ahmad mengatakan pihaknya sudah mengecek daya muat truk tersebut yang hanya bisa mengangkut beban seberat 35 ton saja. Sementara saat kejadian truk tersebut mengangkut muatan hingga besi hingga beton seberat 55 ton.
"Berdasarkan data kendaraan daya motor 191 Kw dibagi 5,5 sama dengan 34,72 ton. Jadi daya motor hanya mampu mengakomodasi beban maksimal berat kendaraan dan muatannya sebesar kurang lebih 35 ton," kata dia.
"Sementara berdasarkan struk timbangan yang ditemukan kendaraan berat keseluruhan 70,560 ton dengan berat muatan 55,090 ton. Ini sudah jauh melampaui dari kemampuan mesin," lanjutnya.
