Tender-tender di DPR yang Tuai Sorotan, Terbaru Cetak Kalender Rp 955 Juta

Ilustrasi Gedung DPR (Andhika/detikcom) — Ilustrasi gedung DPR (Andhika/detikcom)

Jakarta -

Tender cetak kalender senilai Rp 955 juta di DPR RI menjadi sorotan dan menuai kritik. Sebelum tender kalender, ada sejumlah tender lain di DPR yang juga jadi sorotan hingga dibatalkan.

Dirangkum detikcom, Sabtu (27/8/2022), tender-tender yang jadi sorotan itu antara lain pengadaan gorden rumah jabatan anggota, pengecatan dome Gedung Kura-kura, dan yang terbaru percetakan kalender.

Berikut selengkapnya:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Tender Gorden Rp 48,7 Miliar

DPR RI awalnya menganggarkan Rp 48,7 miliar untuk membeli gorden rumah jabatan anggota DPR RI. Anggaran itu berasal dari APBN 2022.

Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR RI, Sabtu (26/3), tender tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.

Tender saat itu berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ada 49 peserta tender yang telah terdaftar.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar)," demikian tertulis dalam situs itu.

Sekjen DPR Indra Iskandar menjelaskan soal anggaran Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota Dewan. Dia mengatakan anggaran dialokasikan untuk 505 unit rumah dan tiap rumah mendapat Rp 90 juta.

"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra Iskandar kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (28/3).

Indra menjelaskan pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah diajukan sejak 13 tahun yang lalu, namun belum terwujud. Dia mengatakan penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia pada 2022.

Proyek itu pun menuai kritik, baik dari anggota DPR itu sendiri maupun masyarakat. Meski menuai kritik, tender terus berlanjut hingga akhirnya ada pemenang.

Saat itu, lelang dimenangi PT Bertiga Mitra Solusi, yang beralamat di Tangerang, Banten. Harga terkoreksi dan harga negosiasi tender ini tetap sama seperti angka yang ditawarkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender, yakni Rp 43,5 miliar.

BURT DPR RI kemudian meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT pun menyatakan bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.

Sementara itu, Badan Anggaran DPR RI mendorong pengadaan gorden itu dibatalkan. BURT dan Setjen DPR akhirnya memutuskan tidak melanjutkan proyek gorden rumah jabatan anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. Keputusan itu diambil setelah diskusi panjang BURT dan Setjen DPR.

"BURT memutuskan Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Gegara Suara 'Sayang' di Raker Komisi III-Kapolri, Aboe Bakar Dilaporkan ke MKD

[Gambas:Video 20detik]

2. Pengecatan Dome Gedung Kura-kura Rp 4,5 Miliar

Tender lain yang menuai sorotan ialah pengecatan dome gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura senilai Rp 4,5 miliar. Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR, Selasa (17/5), paket tersebut memiliki kode tender 735087 dengan nama tender 'Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI'.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 4.560.000.000 (Rp 4,56 miliar). Nilai HPS paket Rp 4.501.240.786 (Rp 4,50 miliar)," tulis situs itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar kemudian menjelaskan soal pengecatan dome gedung Nusantara atau gedung kura-kura mencapai Rp 4,5 miliar. Indra menjelaskan penganggaran itu untuk persiapan acara kenegaraan di akhir tahun.

"Kami melakukan kembali waterproofing untuk persiapan acara kenegaraan yang akan dilaksanakan pada 6 Agustus, yaitu nota APBN pemerintah/presiden," kata Indra kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

"Kemudian tanggal 5-6 Oktober akan ada pertemuan G20 yang akan dihadiri oleh 20 kepala parlemen dunia plus undangan 20 parlemen dunia. Sekitar 40 ketua parlemen dunia pada 5-6 Oktober," lanjutnya.

Belakangan, tender itu dibatalkan. Keterangan tender batal itu tertera dalam situs LPSE DPR seperti dilihat Kamis (16/6/2022). Tender yang batal itu bernama 'Pengecatan Dome Gedung Nusantara DPR RI' dengan kode tender 735087.

"Tender batal," tulis situs tersebut.

3. Percetakan Kalender Rp 955 Juta

Terbaru, DPR RI menganggarkan Rp 955 juta untuk mencetak kalender. Anggaran berasal dari APBN 2022.

Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR RI, Jumat (26/8/2022), tender itu diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode tender 739087.

Tender dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan tahapan saat ini pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 955.737.000 (Rp 955 juta). Nilai HPS paket Rp 901.875.000 (Rp 901 juta)," demikian tertulis dalam situs LPSE DPR.

Kontrak tersebut berjenis lumsum. Lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI, Jakarta. Situs tersebut tak menjelaskan detail kalender yang dicetak untuk tahun berapa dan ada berapa banyak yang akan dicetak.

detikcom juga telah menghubungi Sekjen DPR terkait tender tersebut, namun belum ada respons.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) pun meminta proyek pengadaan kalender senilai Rp 955 juta oleh DPR RI menggunakan dana APBN dihentikan. Formappi menilai proyek pembuatan kalender tidak perlu memakan banyak biaya dan cukup dibuat sederhana.

"Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (26/8/2022).

Menurut Lucius, proyek pengadaan kalender dengan nilai fantastis merupakan pemborosan. Dia menyebut, selain anggaran pengadaan proyek, DPR kerap mendapat fasilitas mewah sementara kondisi ekonomi saat ini sedang melambat.

Halaman 1 2

Selanjutnya