Jakarta -
DPR menganggarkan miliaran rupiah untuk aspal, ganti gorden hingga AC di rumah jabatan anggota. Sorotan pun tertuju ke Senayan buntut anggaran itu.
Dilihat detikcom dari situs LPSE DPR RI, Sabtu (26/3/2022), tender tersebut diberi nama 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
Tender itu sedang berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Ada 49 peserta tender yang telah terdaftar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp 48.745.624.000 (Rp 48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp 45.767.446.332,84 (Rp 45,7 miliar)," demikian tertulis dalam situs itu.
Lokasi pekerjaan tender itu disebut berada di Jl DPR Dalam Tim No 12, RT 12/RW 5, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan.
Rp 11 Miliar untuk Aspal
DPR juga menganggarkan Rp 11 miliar untuk pelapisan aspal hotmix area kompleks DPR RI. Anggarannya berasal dari APBN 2022.
Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, paket tersebut diberi nama Pelapisan Aspal Hotmix Area Komplek DPR RI dengan kode RUP 35120066. Dalam situs itu, tertulis pagu anggaran senilai Rp 11.000.000.000 (Rp 11 miliar). Metode pemilihan paket ini ialah e-purchasing.
"Total pagu Rp 11.000.000.000 (Rp 11 miliar)," tulis situs itu.
Dalam situs tersebut, jadwal pemilihan penyedia berlangsung pada Maret 2022 dan pelaksanaan kontrak pada April 2022. Pemanfaatan barang/jasa dimulai April dan berakhir Desember 2022.
Rp 3 Miliar untuk Ganti AC Rumah Dinas
DPR juga menganggarkan Rp 3,03 miliar untuk mengganti AC ruang keluarga rumah jabatan anggota di Kalibata. Penggantian AC dilakukan dengan metode tender.
"Paket penggantian AC ruang keluarga RKA DPR RI Kalibata. Pagu Rp 3,03 M," demikian tertulis dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP seperti dilihat detikcom, Senin (28/3/2022).
Paket dengan ID 30509292 itu berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Situs itu juga menyatakan pemilihan paket dilakukan pada Februari 2022.
Rp 3,50 M untuk Sarana Olahraga
DPR juga menganggarkan Rp 3,5 miliar untuk pengembangan sarana olahraga RJA DPR RI Kalibata. Pemilihan paket juga dilakukan pada Februari 2022.
"Pengembangan sarana olahraga RJA DPR RI Kalibata. Pagu Rp 3,50 M," demikian tertulis dalam situs tersebut.
Simak video 'Alasan Gorden Rumah Anggota DPR Diganti: Sudah Lapuk-Seperti Kain Pel':
[Gambas:Video 20detik]
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sekjen DPR Beri Penjelasan
Sekjen DPR Indra Iskandar memberi penjelasan soal Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan itu. Dia mengatakan penggantian gorden bakal menghabiskan Rp 90 juta per rumah.
"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra Iskandar kepada wartawan di Kompleks Parlemen.
Dia menyebut pengajuan anggaran penggantian gorden diajukan sejak 13 tahun lalu, namun belum sempat terwujud. Dia mengatakan penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia di 2022.
"Ini diajukan semenjak 2009, 13 tahun lalu ya, 13 tahun lalu sampai sekarang nggak pernah ada, nggak pernah diganti. Sehingga kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian rumah gorden-gorden anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun," ujar Indra.
Dia menyebut tiap rumah akan mendapatkan 11 item gorden yang terdiri dari gorden untuk ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, ruang kerja, ruang tidur utama, dapur, tangga, tiga ruang tidur anak, ruang keluarga dan ruang tidur asisten rumah tangga.
"Komponennya itu lantai satu untuk jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, jendela tangga. Untuk lantai dua jendela ruang tidur anak, kemudian jendela ruang tidur anak, jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga," jelas Indra
Dia mengatakan sebagian anggota DPR yang menempati rumah jabatan mengeluhkan gorden tembus pandang saat malam hari. Dia menyebut selama ini anggota dewan menggunakan gorden pribadi di rumah jabatan.
"Gorden ini tetap sebagian akan kami kumpulkan, akan kami hapuskan mekanismenya, tapi sebagian besar gorden itu sebenarnya sudah milik pribadi-pribadi dengan saya sebutkan tadi, kualitas penutup ruangan sehingga kadang-kadang sebagian rumah mengeluh karena dari luar kalau malam terlihat ke dalam," kata Indra.
"Jadi sebenarnya yang disebut gorden milik BMN (barang milik negara) negara itu tinggal sedikit karena umurnya, saya sampaikan tadi, sudah hampir 13 tahun gorden-gorden tersebut," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Dia mengatakan gorden yang diajukan wajib produk dari dalam negeri. Saat ini, kata Indra, proses lelang untuk pengadaan gorden belum selesai.
"Untuk speknya sangat jelas bahwa ini adalah wajib produk dalam negeri. Jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapa pun yang mau ikut lelang, silakan. Nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya. Lelang ini masih berproses," jelas Indra.
Dia juga menjelaskan kondisi gorden di rumah jabatan yang ada saat ini. Dia menyebut gorden yang ada sudah lapuk seperti kain pel.
"Saya mungkin menegaskan kembali bahwa sebagian besar itu gordennya tidak ada. Sebagian itu hilang dan dibuang karena memang sudah lapuk, karena sudah tak memadai. Saya nggak tega menyampaikan, itu seperti sudah 13 tahun, seperti kain pel," ucapnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
