Iklan Tanah di Facebook Berujung Sengketa, Apakah Saya Bisa Dipidana?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Iklan Tanah di Facebook Berujung Sengketa, Apakah Saya Bisa Dipidana?

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 27 Jul 2022 09:40 WIB
Ilustrasi Facebook
Foto: Getty Images/iStockphoto/Pornpak Khunatorn
Jakarta -

Zaman digital mempermudah orang berjualan di media sosial dengan berbagai platform. Dari mobil, jasa, hingga tanah. Lalu bagaimana bila ternyata tanah yang dijual adalah tanah bermasalah? Apakah pemasang iklan di market place juga ikut dipidana?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Selamat pagi
Saya mau bertanya, 2 tahun yang lalu saya mengiklankan sebidang tanah yang status tanah tersebut adalah tanah garapan ke salah seorang pembeli melalui market place Facebook.

Singkat cerita si pembeli dan penjual melakukan pertemuan dan menyepakati transaksi jual beli atau over alih garapan atas bidang tanah tersebut. Berdasarkan surat garap yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemerintah setempat.

Namun disayangkan, di atas tanah garapan tersebut terjadi sengketa tanah, yang mana terdapat alas hak SHGB dari salah satu badan hukum swasta.

Pertanyaan saya:

Apakah saya bisa dikenai hukuman karena terlibat mengiklankan tanah tersebut ke pembeli yang merasa dirinya telah dirugikan oleh si penjual?

Padahal dalam setiap perjanjian dan transaksi antara si pembeli dan penjual, saya sebagai marketing tidak pernah dilibatkan alias dihindari agar tidak diberikan komisi.

Si penjual hanya pernah menyerahkan sedikit uang yang katanya sebagai komisi, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan di awal secara lisan.

Mohon penjelasannya
Terima kasih dan Wasalam

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Achmad Zulfikar Fauzi, SH. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara tanyakan kepada saya dalam menjawab pertanyaan Saudara dari definisi "menayangkan Iklan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen".

Delik menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam UU ITE dan perubahannya lebih dititikberatkan pada sisi "muatan" atau "konten" di atas tanah garapan tersebut terjadi sengketa tanah, yang mana terdapat alas hak SHGB dari salah satu badan hukum swasta. Hal ini lah yang disebut dengan menimbulkan kerugian bagi konsumen, tidak ada perbuatan melakukan menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Artinya, setiap konten yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan merugikan konsumen dapat dipastikan merupakan tidak pidana.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan Kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

"mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasannya, membagikan foto/video yang memiliki muatan judi merupakan perbuatan "mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya" konten mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana disebut dalam unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan perubahannya.

Salam

Achmad Zulfikar Fauzi, SH

Anggota Peradi DPC Jakarta Pusat

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga 'Menteri Hadi Tegaskan Akan Pecat Pejabat yang Terlibat Pungli & Mafia Tanah':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT