Penipuan Investasi Via Telegram, Bisakah Saya Polisikan?

ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Penipuan Investasi Via Telegram, Bisakah Saya Polisikan?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 09:18 WIB
Putra Sianipar
Pengacara Putra Sianipar
Jakarta -

Semakin canggih teknologi, semakin licin pula para penipu melakukan aksinya. Salah satunya menawarkan berbagai investasi yang menggiurkan lewat sosial media.

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com

Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya mau lapor saya baru tertipu oleh investasi di sebuah akun Telegram dengan kronologis singkat sebagai berikut:

Pada tanggal 2022, Saya membuka telegram dan saya diundang oleh salah satu anggota akun investasi tersebut secara otomatis. Namun saya tidak bisa chat dalam group itu, melihat chat yang menggiurkan saya ingin mencoba ikut karena rasa penasaran. Untuk bisa ikut investasi dalam group tersebut diharuskan untuk mengisi data joint dengan mengirim KTP ke link yang telah disediakan. Saya belum melaporkan kepada pihak kepolisian terkait hal ini.

Patut menjadi perhatian saya lebih mengutamakan pada perlindungan KTP saya

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Putra Sianipar SH LLM. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang Saudara berikan.

Dengan maraknya minat investasi di tengah masyarakat saat ini, membuka celah bagi para pelaku tindak kejahatan melancarkan segala macam bentuk modus operandi di bidang investasi yang biasa marak disebut sebagai investasi bodong.

Sejatinya Otoritas Jasa Keuangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir telah menghimbau masyarakat untuk lebih waspada akan investasi-investasi bodong yang beredar di tengah masyarakat. OJK pun telah merilis beberapa daftar-daftar pihak Investasi yang memiliki legalitas sesuai ketentuan Undang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian singkat dari kronologis yang Saudara sampaikan, Saudara telah mengalami penipuan dari akun grup Telegram yang mengatasnamakan sebuah jasa yang bergerak di bidang Investasi, namun Saudara tidak memberikan informasi-informasi lebih detail mengenai penipuan oleh para pengelola akun grup Telegram tersebut. Oleh karena itu kami mencoba menjawab pertanyaan Saudara dengan asumsi-asumsi yang ada.

Kepada para pelaku akun grup Telegram tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP, di mana pasal-pasal yang dapat menjerat para pelaku yaitu Pasal 372 terkait penggelapan dan Pasal 378 terkait penipuan.

Tindakan para pelaku patut diduga melanggar Pasal 372 terkait penggelapan, seperti yang telah Saudara jelaskan dalam kronologis singkat di atas yang mana uang milik Saudara sudah berada di bawah penguasaan para pelaku namun terhadap penguasaan uang tersebut, para pelaku gunakan dengan melawan hak seperti dimiliki atau diberikan kepada pihak lain yang juga tidak berhak.

Kemudian terhadap Pasal 378 terkait penipuan, tindakan para pelaku dengan mengundang Saudara untuk masuk di akun grup Telegram tersebut serta membuat kolom chat agar tidak bisa dipergunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dan hanya para pengelolalah yang bisa memberikan informasi-informasi untuk kiranya membuat Saudara menjadi tergiur menghimpun dana dalam grup tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri para pelaku, sudah sepatutnya diduga melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378.

Selain pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP seperti yang telah kami jelaskan di atas, terhadap para pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang di luar KUHP seperti UU ITE dan UU TPPU. Dalam UU ITE Tindakan para pelaku yang mana telah sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta mengakibatkan kerugian bagi Saudara dengan menggunakan aplikasi Telegram sebagai suatu jenis media elektronik patut diduga telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Juga bisa dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU TPPU terkait tindak pidana awal yang patut diduga dilakukan oleh para pelaku seperti Pasal 372 yaitu penggelapan dan Pasal 378 yaitu penipuan terkait status uang milik Saudara para pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian singkat berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang dapat menjerat para pelaku pengelola akun investasi bodong Telegram tersebut, kami menyarankan Saudara untuk proaktif dalam mencari tahu siapa pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan akun yang mengaku bergerak di bidang investasi tersebut, guna menempuh jalur kekeluargaan dengan meminta kembali uang milik Saudara agar dikembalikan.

Saudara juga bisa menggunakan jasa Advokat untuk mengajukan teguran/somasi serta apabila diperlukan dapat melakukan proses hukum baik Pidana maupun Perdata.

Dan untuk perlindungan KTP milik Saudara, sejatinya perlindungan data pribadi sangat dianggap penting dan dilindungi oleh negara, di mana dalam Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi. Beranjak dari hal tersebut Pasal 26 UU ITE mengatur secara tegas dan jelas bahwa penggunaan data pribadi dalam hal ini KTP milik Saudara melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan dari Saudara. Apabila timbul kerugian atas penyalahgunaan data pribadi Saudara maka Saudara dapat menempuh jalur musyawarah kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk menanggung segala akibat yang timbul atas tindakan yang dilakukan pelaku atau menempuh proses hukum baik pidana maupun perdata.

Demikian jawaban ini kami sampaikan dengan segala asumsi-asumsinya.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat mengunjungi website kami di www.sianiparandpartners.com.

Terima kasih atas perhatiannya.

Putra Tegar Sianipar, S.H., LL.M.
Gedung Jaya lt 9
Jl MH Thamrin
Menteng, Jakarta Pusat

Dasar Hukum:
Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Pasal 26 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;


Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Simak juga Video: Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus Investasi Bodong Kampoeng Kurma

[Gambas:Video 20detik]




(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT