Bantu Tersangka KPK Jadi Alasan BW Mundur dari TGUPP Anies Baswedan

ADVERTISEMENT

Bantu Tersangka KPK Jadi Alasan BW Mundur dari TGUPP Anies Baswedan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 07:23 WIB
Bambang Widjojanto (BW)
Bambang Widjojanto (kanan) / Foto: Wilda/detikcom

Gugatan Praperadilan Mardani Maming

Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming mengajukan praperadilan atas penetapan status tersangkanya oleh KPK. Mardani meminta hakim menggugurkan status tersangkanya dan menyatakan sprindik KPK batal.

"Kami memohon agar majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," ujar pengacara Mardani, Denny Indrayana, saat membacakan permohonan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Selasa (19/7).

Dalam praperadilan ini, termohonnya adalah KPK. Mardani keberatan atas penetapan tersangka.

Berikut ini permohonan Mardani H Maming di praperadilan:

- Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022;
- Menyatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa dugaan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022;
- Menyatakan penyelidikan yang dilakukan Termohon berdasarkan Sprin.Lidik-29/Lid.01.00/01/03/2022, tertanggal 8 Maret 2022 tidak sah;
- Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan
mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan, penetapan, dan tindakan hukum yang dikeluarkan dan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri
Pemohon;
- Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat, serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

KPK pun telah memberikan tanggapan atas permohonan Mardani Maming tersebut. KPK menyebut Mardani Maming diduga menerima uang Rp 104 miliar terkait kasus dugaan korupsi pemberian perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010-2022.

"Berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan penyelidik tersebut, membuktikan bahwa adanya penerimaan uang yang dilakukan Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu," kata Kepala Biro Hukum KPK Ahmad Burhanuddin, Rabu (20/7).

Burhanuddin menyebut penerimaan uang itu diduga terjadi pada 20 April 2014 sampai 17 September 2021. Burhanuddin mengungkap Mardani diduga menerima Rp 104 miliar lebih.

"Yakni tanggal 20 April 2014 sampai dengan 17 September 2021, dengan rincian akumulasinya Rp 104.369.887.822," ungkapnya.

Usai persidangan, pihak Mardani Maming membantah keterangan KPK tersebut. Pihak Mardani Maming mengaku akan membuktikan kasus yang diusut KPK bukan tindak pidana korupsi.

"Terkait bisnis ini kami tetap akan membuktikan mau tidak mau karena ini diangkat juga oleh KPK, kami juga akan membuktikan bahwa ini adalah bisnis to bisnis, bahwa ini adalah perdata, ada perjanjiannya dan dari tadi yang kita dengar dari semua," kata Pengacara Mardani Maming, Denny Indrayana, usai sidang.

Denny mengatakan tak ada satupun dalil atau bukti adanya aliran uang kepada kliennya. Denny menegaskan jawaban KPK tak satu pun menunjukkan bukti aliran uang kepada Maming.

"Jawaban dari KPK tidak ini yang harus kita sama-sama bold tidak ada satu pun baik itu argumen dalil atau bahkan bukti yang termohon, KPK sampaikan ada aliran dana kepada pemohon, tidak ada, bahwasanya dialihkan ke sana kemari tetapi dari kita dengar tadi, tidak ada satu dalil bukti bahwa ada aliran dana kepada pemohon dalam hal ini adalah Mardani H Maming," tuturnya.


(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT