Bantu Tersangka KPK Jadi Alasan BW Mundur dari TGUPP Anies Baswedan

ADVERTISEMENT

Bantu Tersangka KPK Jadi Alasan BW Mundur dari TGUPP Anies Baswedan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 21 Jul 2022 07:23 WIB
Bambang Widjojanto (BW)
Bambang Widjojanto (kanan) / Foto: Wilda/detikcom

Burhanuddin menyebut Mardani Maming merupakan pemegang saham yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kantor atau menjalankan usaha di DKI Jakarta. Nah, tugas BW di TGUPP disebut juga berkaitan dengan pihak swasta.

"Hal ini karena pemohon praperadilan (MM) merupakan pemegang saham dan/atau menjadi pengurus dan/atau terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang beralamat/berkedudukan/mempunyai kantor/ menjalankan usaha di DKI Jakarta diantaranya PT Batulicin Enam Sembilan dan perusahaan-perusahaan yang diduga terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Pemohon pun memiliki alamat, berkedudukan, mempunyai kantor dan/atau menjalankan usaha di DKI Jakarta, di antaranya PT Prolindo Cipta Nusantara," kata Burhan.

"Dengan demikian, terdapat benturan kepentingan antara tugas dan fungsi saudara Bambang Widjojanto selaku Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP dengan posisi sebagai kuasa hukum pemohon," sambungnya.

Dia mengatakan larangan konflik kepentingan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Ketentuan tersebut berlaku bagi Pegawai ASN maupun Pegawai non-ASN di Provinsi DKI Jakarta. BW disebut terikat dengan ketentuan ini.

"Benturan kepentingan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Benturan Kepentingan dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1279 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di mana ketentuan tersebut berlaku bagi pegawai ASN maupun pegawai non-ASN di Provinsi DKI Jakarta, demikian maka Bambang Widjojanto sebagai Ketua Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi TGUPP yang berstatus non-ASN pun terikat dengan ketentuan benturan kepentingan (conflict of interest) tersebut," ujarnya.

Burhanuddin mengatakan potensi benturan kepentingan itu harus dilaporkan ke atasan BW secara tertulis. KPK juga menilai BW seharusnya diperiksa.

"Adapun adanya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) harus dilaporkan ke atasan secara tertulis dan dilakukan pemeriksaan dan keputusan hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta," ucapnya.

Denny Indrayana Bela BW

Pengacara Mardani Maming lainnya, Denny Indrayana, menepis KPK soal potensi konflik kepentingan antara BW dengan Mardani Maming. Denny yakin Bambang Widjojanto paham mengenai integritas.

"Saya yakin, seorang, sekaliber, selevel mas Bambang Widjojanto, yang sudah kita paham, kita mengerti integritas dan kapasitasnya," kata Denny usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Denny yakin BW mempunyai pertimbangan matang untuk tetap maju sebagai kuasa hukum Mardani Maming dalam gugatan praperadilan melawan KPK.

"Pasti punya pertimbangan yang matang untuk tetap maju sebagai kuasa hukum dalam perkara ini," katanya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT