Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti dampak pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi global terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam mengatasi persoalan ini, Hidayat mengimbau DPR dan pemerintah untuk menghadirkan berbagai kebijakan.
Menurut Hidayat, persoalan ini dapat diatasi melalui berbagai upaya di antaranya dengan membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dapat membantu masyarakat rentan. Salah satunya adalah RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR.
Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan Indonesia perlu bersiap terhadap segala dampak pandemi maupun resesi global. Apalagi, kondisi perekonomian Indonesia cukup terhimpit akibat pandemi COVID-19 yang juga menyebabkan peningkatan jumlah warga miskin.
"Sewajarnya kita mendukung kegiatan bank makanan ini. Termasuk dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mubazir dan bijaksana mengelola makanan, kegiatan aksi sosial, hingga keberpihakan pemerintah atas kegiatan ini, termasuk dari sisi regulasi. Maka sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan ini segera dibahas dan disetujui untuk diundangkan," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (16/7/2022).
Hal ini ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Seminar terkait Bank Makanan yang diselenggarakan oleh FoodCycle Indonesia di Jakarta, Jumat (15/7).
Lebih lanjut, HNW menjelaskan terdapat beberapa poin penting yang diatur dalam RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial. Pertama, untuk memberikan payung hukum legalitas dari kegiatan dan lembaga bank makanan. Pasalnya, saat ini masih ada kekosongan hukum.
Kedua, sebagai upaya untuk mendorong restoran, café, hotel, toko retail untuk tidak membuang makanan layak konsumsi secara percuma. Makanan yang dimaksud adalah makanan berlebih yang masih layak untuk dikonsumsi.
"Salah satu cara yang dihadirkan adalah memberikan insentif atau reward kepada mereka apabila mendonasikan makanan berlebih tersebut melalui bank makanan yang kemudian akan didistribusikan kepada rakyat yang membutuhkan," paparnya.
Ketiga, dukungan berupa imunitas terbatas bagi para donor makanan dan relawan bank makanan. Dalam hal ini, imunitas dari gugatan perdata atau kriminalisasi pidana diberikan jika terdapat ekses atas makanan yang didistribusikan selama telah sesuai standard operating procedure (SOP) yang berlaku.
Keempat, menghadirkan dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap organisasi bank makanan di Indonesia. Seperti dengan pengakuan legalitas, penyediaan gudang makanan, transportasi distribusi makanan dan lain sebagainya.
HNW menyampaikan di mancanegara, seperti Malaysia dan AS, sudah terdapat regulasi soal Bank Makanan. Di Indonesia, RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial masih dalam tahap ditetapkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, dan sedang diperjuangkan untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas.
Ia berharap kegiatan Bank Makanan beserta regulasinya akan mengoreksi kemubaziran pangan di Indonesia. Apalagi, Indonesia pernah disebut sebagai negara peringkat kedua dalam kemubaziran pangan.
Adapun setiap tahunnya, diperkirakan terdapat 13 juta ton makanan yang memubazirkan pada 2016. Padahal, angka tersebut dapat meng-cover makanan 11% populasi Indonesia. Data terakhir, pada 2022, nilai makanan yang mubazir di Indonesia senilai Rp 300 triliun.
"Demi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia yang memerlukan bantuan pangan, apalagi mereka yang terdampak COVID-19 maupun resesi global, sudah seharusnya bila RUU Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial ini segera disepakati dan diundangkan oleh DPR dan pemerintah," pungkasnya.
Sebagai informasi, bank makanan merupakan organisasi yang dikelola oleh masyarakat yang mengumpulkan makanan layak konsumsi yang berlebih (surplus food) dari restoran, toko retail, hotel, dan industri makanan. Organisasi ini kemudian menyalurkan kepada warga yang membutuhkan guna mengurangi kemubaziran pangan dan membantu masyarakat rentan terhadap akses makanan.
Selain HNW, seminar FoodCycle Indonesia menghadirkan beberapa narasumber. Beberapa di antaranya, pendiri FoodCycle Indonesia Astrid Paramita dan perwakilan dari dunia bisnis. Ada pula Craig Nemitz dari the Global Foodbanking Network (GFN) yang memaparkan bagaimana jaringan bank makanan bergerak di negara-negara lain.
Simak juga 'Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, Ini Pesan Kepala BMKG ke Petani':
(ncm/ega)