RUU HIP Out, RUU BPIP In Prolegnas Prioritas 2021 Dibawa ke Paripurna DPR

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 14 Jan 2021 22:43 WIB
Baleg DPR-Menkum HAM rapat prolegnas prioritas 2021 (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).
Baleg DPR-Menkum HAM rapat Prolegnas Prioritas 2021. (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).
Jakarta -

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dikeluarkan dari daftar awal usulan dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk daftar yang disepakati untuk dibawa ke paripurna DPR RI.

Persetujuan Prolegnas Prioritas 2021 ini digelar pada Kamis (14/1/2021), di Ruang Rapat Baleg DPR, kompleks senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas dan dihadiri Menkum HAM Yasonna Laoly mewakili pemerintah serta perwakilan DPD RI.

"Pertama, ada 4 RUU yang dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas 2021. Satu, RUU tentang jabatan hakim yang diusulkan DPR dalam hal ini Komisi III; dua, RUU tentang Bank Indonesia yang diusulkan oleh Baleg ataupun DPR RI; tiga, RUU tentang HIP yang diusulkan oleh DPR; empat, RUU tentang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh DPR dan anggota," ujar Supratman sebelum pengambilan keputusan.

Supratman kemudian menjelaskan bahwa ada satu RUU usulan pemerintah uang kemudian masuk Prolegnas Prioritas 2021. Rancangan Prolegnas Prioritas 2021 ini baru disepakati pada tingkat pertama di Baleg dan akan dibawa ke tingkat dua di paripurna DPR RI.

"Kemudian yang kedua, ada satu RUU yang merupakan RUU tambahan yang ditambahkan dalam Prolegnas RUU Tahun 2021, yaitu RUU BPIP yang diusulkan oleh pemerintah," ujar Supratman.

"Dengan demikian, Prolegnas Prioritas 2021 terdapat sebanyak 33 RUU yang terdiri dari 22 RUU yang diusulkan oleh DPR dengan catatan dua RUU diusulkan bersama dengan pemerintah, 9 RUU diusulkan oleh pemerintah dan 2 RUU diusulkan oleh DPD," imbuhnya.

Keluarnya RUU HIP dan masuknya RUU BPIP menimbulkan perdebatan di antara anggota dewan hingga memberikan catatan. Namun, Supratman menyebut ada mekanisme pembahasan lanjutan, maka kemudian diambil keputusan Prolegnas Prioritas 2021 dibawa ke paripurna ke DPR.

"Apakah rancangan Prolegnas tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024, bisa disetujui? Setuju ya? Dengan catatan," ucap Supratman.

"Setuju," jawab peserta kompak dibarengi ketuk palu.

Dilihat detikcom, ada perubahan jumlah RUU yang telah disepakati ini dengan usulan awal. Sebelumnya, jumlah usulan awal tercatat sebanyak 38 RUU. Namun, kini yang telah disahkan berkurang menjadi 33 RUU.

Ada sejumlah perubahan, RUU yang tidak jadi masuk yakni RUU Jabatan Hakim, RUU BI, RUU HIP dan RUU Ketahanan Keluarga. Namun, ada juga RUU yang masuk, yakni RUU BPIP.

Sebelumnya, RUU BPIP disebut sebagai pengganti dari RUU HIP. Ketua DPR Puan Maharani memastikan konsep RUU BPIP akan berbeda dengan RUU HIP, yang mendapat penolakan dari masyarakat. Ada 7 bab dan 17 pasal dalam RUU BPIP.

"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUP HIP, yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan, dalam konferensi pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Isi dari RUU BPIP berisi tugas hingga kewenangan BPIP. Puan juga menegaskan pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP tidak akan ada lagi dalam konsep RUU BPIP, seperti soal penafsiran filsafat. TAP MPRS tentang larangan PKI juga ada dalam konsideran RUU tersebut.

"Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya, sekali lagi saya sampaikan, hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ucap Puan.

Daftar 33 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 202, simak halaman selanjutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2