Pemprov DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya untuk menekan tingkat polusi udara. Salah satu caranya adalah melakukan uji emisi kendaraan.
Penerapan uji emisi kendaraan akan dimulai akhir tahun ini. Uji emisi sudah terkoneksi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
"Insyaallah di akhir tahun ini bisa mulai kita terapkan untuk perpanjangan itu harus sudah uji emisi karena data kita sudah terkoneksi baik dengan Bapenda," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep saat ditemui di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (5/7/2022)
1. Berlaku untuk Kendaraan Roda 4
Asep menyampaikan untuk saat ini syarat itu berlaku untuk kendaraan roda empat. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Bapenda terkait mekanisme pembayaran pajak kendaraan.
"Kami sudah mulai bekerja sama dengan Bapenda, terutama untuk perpanjangan STNK ke depannya, khususnya untuk kendaraan bermotor roda empat semuanya harus sudah lulus uji emisi, baru bisa perpanjangan STNK," ujarnya.
Asep menerangkan, pemberian sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak melakukan uji emisi sedang dibicarakan dengan pihak terkait. Untuk saat ini, Dinas LH masih melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya.
"Kami juga sedang membuka komunikasi dengan sekretariat kabinet dan pihak kepolisian untuk mulai menerapkan sanksi bagi kendaraan yang memang tidak lulus uji emisi," imbuhnya.
Tilang uji emisi kendaraan sebelumnya direncanakan mulai diterapkan pada 13 November 2021 namun ditunda untuk sementara waktu. Meski begitu, masyarakat diharapkan kesadarannya melakukan uji emisi gas buang kendaraannya di bengkel-bengkel yang sudah tersedia.
2. Jadi Syarat Bayar Pajak
Uji emisi ini nantinya juga akan digunakan sebagai salah satu syarat ketika masyarakat akan membayar pajak kendaraan, dengan kata lain pada saat hendak memperpanjang STNK.
"Uji emisi jadi salah satu persyaratan pembayaran pajak yang rencananya dalam PP tersebut berlaku 2 tahun sejak ditetapkan. (Misalnya) ditetapkan bulan Februari 2021, maka akan berlaku di bulan Februari 2023," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/11).
Aturan uji emisi menjadi syarat pembayaran pajak ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP itu telah diresmikan pada 2 Februari 2021.
Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya.
