ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Anak Saya Kumpul Kebo hingga Punya Anak, Apa yang Bisa Saya Lakukan?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 08:08 WIB
Ilustrasi perceraian
Ilustrasi (Thinkstock)

Terkait status anak luar kawin antara A dan B

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap UU No.1 Tahu 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim selaku pemohon yaitu ketentuan yang mengatur status keperdataan anak luar kawin. Dalam putusan itu pada intinya menyatakan hubungan perdata anak luar kawin bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sehingga apabila Anak dari A dan B (Cucu Penanya) ini ingin mempunyai akta kelahiran bagi anak luar kawin, diperlukan adanya penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Pemohon (orang tua dari anak luar kawin) mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau tes DNA.

Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara yang non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

Selanjutnya diterbitkan akta kelahiran yang di dalamnya bisa dicantumkan nama ayahnya. Dengan kata lain, penetapan pengadilan ini dijadikan dasar penerbitan akta kelahiran.

Jadi, jika ingin si anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya juga, hal itu dapat dibuktikan secara hukum, yakni dengan melalui penetapan pengadilan.

Untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan guna perlindungan hukum anak/cucu penanya itu sendiri.
Kesimpulan

Dalam hal bersikap secara hukum, sosial, dan sebagai kakek, saudara penanya kembali melakukan upaya ajakan kepada A dan B agar melakukan perkawinan yang sah Menurut UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila B ingin melakukan upaya poligami maka harus dengan persetujuan istri pertama, dan mempersiapkan status anak yang telah terlanjur lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara perlu dilakukan upaya pengakuan sebagai anak oleh B demi masa depan cucu saudara.

Demikian semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Salam

Achmad Zulfikar FauziAchmad Zulfikar Fauzi

Achmad Zulfikar Fauzi, SH

Advokat Freelance di RSN and Partner
Associates di Ongko Purba and Partner
Anggota Advokat Alumni Unsoed dan
Anggota Peradi DPC Jakarta Pusat

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT