ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Anak Saya Kumpul Kebo hingga Punya Anak, Apa yang Bisa Saya Lakukan?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 08:08 WIB
Ilustrasi perceraian
Ilustrasi (Thinkstock)

Adapun analisa hukum untuk pertanyaan ke dua adalah sebagai berikut :

Bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Pasal ini merupakan suatudelik aduan yang absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan (yang dimalukan).

Kemudian mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pelaku perselingkuhan, merujuk pada ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, pelakunya diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk B maupun A yang menjadi selingkuhannya tersebut. Sebagai pelaku turut serta.

Delik perzinahan atau overspell adalah delik aduan yaitu delik yang diproses harus ada laporan aduan dari pihak yang merasa dirugikan jika tanpa aduan delik ini tidak dapat diproses secara hukum itu yang membedakan dengan delik umum biasa. Delik aduan kebanyakan menyangkut masalah kehormatan dan privasi karenanya diserahkan sebagai hak korban (pihak yang merasa dirugikan)yaitu istri dari B yang secara langsung perkawinan nya di Khianati untuk melakukan aduan karena bisa saja untuk menghindari rasa malu menyangkut kehormatan korban membiarkan untuk tidak diproses secara hukum. Syarat delik perzinahan pelakunya salah satu dan atau keduanya masih terikat dalam perkawinan, jika salah satu pelakunya tidak terikat dalam perkawinan disebut pelaku turut serta.

Status perkawinan Siri A dan B

Dalam hukum Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun sahnya perkawinan tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku".

Sehingga nikah siri dapat kita katakan merupakan perkawinan yang sah menurut hukum agama akan tetapi tidak sah secara Negara karena tidak dicatat. Jika dikaitkan dengan Status A dengan B Maka perkawinan A dan B tidak sah menurut hukum Indonesia.

Lebih lanjut jika dikaitkan dengan posisi B yang telah melakukan perkawinan sebelumnya Jika suami melakukan pernikahan tanpa persetujuan istri pertama, maka istri dapat melaporkan tindakan suami ke aparat hukum yang berwenang berdasarkan Pasal 279 KUHP, yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini adalah orang itu harus mengetahui bahwa dia dulu pernah kawin dan perkawinan (nikah) itu masih belum dilepaskan.

Menurut Pasal 199 KUHPerdata, perkawinan dapat lepas jika:

-Karena mati;
-Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain;
-Karena ada vonis perceraian oleh hakim; dan
-Karena terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, KUHPerdata, dan KHI

Perkawinan dilakukan oleh suami secara diam-diam atau tanpa persetujuan si istri. Adapun Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan suami tanpa izin dari istri pertama adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan:

Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan daerah tempat tinggalnya.

Pasal 5 UU Perkawinan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a.Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b.Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c.Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selengkapnya bisa baca di:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT