ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Anak Saya Kumpul Kebo hingga Punya Anak, Apa yang Bisa Saya Lakukan?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 08:08 WIB
Ilustrasi perceraian
Ilustrasi (Thinkstock)

Untuk selanjutnya saya menjawab pertanyaan ketiga dari saudara penanya yang berbunyi sebagai berikut:

Bagaimana status anak A dan B yang mengaku nikah siri tanpa bukti secara hukum?

Dalam hal nikah siri tanpa bukti secara hukum dapat dikatakan sebagai anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah dan status anak dapat dikatakan sebagai anak luar nikah hubungan keperdataan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan darah (nasab) dan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. Pada akta kelahiran seorang anak luar kawin hanya tercantum nama ibunya. (Analisis Hukum lebih lanjut akan Penjawab jabarkan di bawah ini setelah menjawab semua pertanyaan yang ada).

Untuk selanjutnya saya menjawab pertanyaan keempat dari saudara penanya yang berbunyi sebagai berikut:

Bagaimana sebaiknya saya bersikap secara hukum, sosial dan sebagai kakek terhadap A dan B dan juga anaknya?

Dalam hal bersikap secara hukum, sosial, dan sebagai kakek, saudara penanya kembali melakukan upaya ajakan kepada A dan B agar melakukan perkawinan yang sah menurut UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila B ingin melakukan upaya Poligami maka harus dengan persetujuan istri pertama, dan mempersiapkan status anak yang telah terlanjur lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum negara perlu dilakukan upaya pengakuan sebagai anak oleh B demi masa depan cucu saudara.

Lebih lanjut analisis hukum mengenai pertanyaan saudara adalah sebagai berikut:

Dalam hukum positif Indonesia sendiri belum ada aturan yang melarang kumpul kebo dan Kohabitasi bukan merupakan Tindak Pidana (delik). Akan tetapi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia peraturan tentang zina direncanakan mengalami perbaharuan sehingga akan ada aturan tegas yang bisa memberikan sanksi terhadap perbuatan kumpul kebo peraturan tersebut terdapat dalam RKUHP yaitu terdapat pada pasal 483 ayat (1) yang berbunyi :

Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan ancaman penjara Paling lama lima tahun.

Berdasarkan hal ini sebentar lagi akan ada aturan tegas yang memberikan sanksi terhadap perbuatan kumpul kebo akan tetapi RKUHP ini tidak bisa dijadikan landasan yuridis semasih belum di sahkan dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat adalah draf perluasan definisi zina. Dalam KUHP sekarang, delik zina hanya dilakukan oleh pasangan yang satu atau kedua-duanya terikat perkawinan. Bila kedua pasangan sama-sama masih lajang dan dewasa, tidak kena delik.

Lebih lanjut dalam Pasal 418 RUU KUHP, pasal zina akan diluaskan terhadap siapa pun yang hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan. Atau lazimnya disebut dengan istilah 'kumpul kebo'. Berikut bunyi Pasal 418 ayat 1 itu:

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

"Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya," demikian bunyi Pasal 418 ayat 3.

Pengaduan di atas tidak bisa dilakukan oleh wali atau keluarga sedarah dalam garis lurus. Khusus untuk pasal 'kumpul kebo', pengaduan bisa dicabut kapan pun sepanjang sidang belum dimulai.

"Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," demikian bunyi pasal 418 ayat 5.

Lebih lanjut saudara baca:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT