Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru terkait organisasi Khilafatul Muslimin. Ormas yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja ini tidak hanya bertentangan dengan Pancasila, tetapi terindikasi mendirikan negara dalam negara. Khilafatul Muslimin membangun sistem pemerintahan sendiri selayaknya sebuah negara.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan Khilafatul Muslimin melakukan kejahatan yang menentang pemerintahan yang sah. Khilafatul Muslimin bergerak melakukan kejahatan secara tersembunyi tanpa disadari oleh korbannya.
"Senyatanya ormas ini telah membangun struktur pemerintahan, membangun suatu sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, yang keseluruhannya mengerucut pada adanya situasi yang menunjukkan adanya negara dalam negara," jelas Irjen Fadil dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6).
Fadil mengatakan setelah dilakukan adanya penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini. Fadil menegaskan pihaknya akan melakukan penindakan hukum terhadap ormas yang menentang negara.
"Ditemukan adanya pelanggaran hukum. Di negara hukum yang melanggar hukum harus diproses secara hukum," imbuh Fadil.
Hasil penyelidikan polisi ditemukan adanya 14.000 warga Khilafatul Muslimin yang ditunjukkan dengan adanya nomor induk warga (NIK) layaknya sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap alasan berkembangnya organisasi Khilafatul Muslimin di Indonesia. MUI menduga Khilafatul Muslimin bisa tumbuh subur karena ada aktor di belakangnya.
"Saya katakan negara yang oknum munculnya khilafah ini sendiri, ini adalah gerakan yang terlarang dari mereka. Kok di Indonesia bisa subur? Berarti ada aktor di belakang itu semua," kata Ketua Bidang Dakwah MUI DKI Jakarta, Ilyas Marwal di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6).
Berikut fakta-fakta baru terkait Khilafatul Muslimin yang diungkap oleh Polda Metro Jaya:
1) Pemimpin Khilafatul Muslimin Eks Napiter
Khilafatul Muslimin dipimpin oleh amir khilafah, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dari catatan kepolisian, Baraja tercatat ikut terlibat dalam sejumlah aksi teror di Indonesia.
Dalam pemeriksaan Abdul Qadir Baraja pun mengaku memiliki posisi kedudukan yang lebih tinggi dari Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar. Kedua orang itu diketahui merupakan pendiri dari Majelis Mujahidin Indonesia (MII) dan Jamaah Islamiyah (JI).
"Menurut pengakuan yang bersangkutan justru yang bersangkutan lebih tinggi dari Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar. Jadi ini yang perlu kami sampaikan," ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6).
2) Khilafatul Muslimin Melanggar UU Sisdiknas dan UU Pesantren
Dalam kesempatan yang sama Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya mendapatkan temuan baru terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini.
"Kami temukan delik baru, perbuatan melawan hukum yang baru yaitu terkait UU Sistem Pendidikan Nasional di mana kegiatan mereka langgar UU Sisdiknas dan UU Pesantren," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Hengki mengatakan hasil temuan penyidik juga menemukan fakta adanya puluhan pesantren yang terafiliasi dengan ormas Khilafatul Muslimin. Hasil koordinasi polisi dengan Kementerian Agama (Kemenag), puluhan pesantren tersebut dinyatakan melanggar aturan.
"Setelah kami koordinasi dengan Kementerian Agama bahwa apa yang disebut mereka pesantern itu bukan pesantren. Karena tidak penuhi persyaratan sebagai pesantren. Mereka miliki 25 pondok pesantren," katanya.
Baca di halaman selanjutnya: Khilafatul Muslimin mengaut ajaran Kartosoewirjo.
Simak Video 'Jadi Pedoman Khilafatul Muslimin, Apa Itu Ajaran Kartosuwiryo?':
