Jakarta -
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BPNT) menyatakan organisasi Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Organisasi yang didirikan sejak 1997 ini telah tersebar di 25 provinsi di Indonesia.
"Pergerakan Khilafatul Muslimin ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja dari 1997, sudah sekitar 27 tahun, sudah sekian lama ia bangun. Kalau tidak salah di data kami itu sudah ada di sekitar 25 provinsi itu tersebar," kata Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Wawan Ridwan, dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis (16/6/2022).
Khilafatul Muslimin mengusung khilafah yang bertentangan dengan sistem ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu Pancasila. Layaknya sebuah pemerintahan, Khilafatul Muslimin memiliki pusat pemerintahan di Lampung dan kantor wilayah (ummul quro) di beberapa daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pergerakan Khilafatul Muslimin ini juga punya pusat pemerintahan, baik di provinsi yang saat ini pusatnya di Lampung. Kemudian juga ada beberapa kantor wilayah ummul quro yang sudah ada di berbagai provinsi," katanya.
Struktur Mirip NII
Khilafatul Muslimin memiliki struktur yang mirip Negara Islam Indonesia (NII), sebuah organisasi yang dinyatakan terlarang. Mereka memiliki struktur mulai dari amir khilafah hingga tingkatan terendah di desa.
"Pergerakannya, struktur dari mulai amir khilafah sampai dengan tingkatan terendah yaitu sistem pemerintahan desa, sesuai dengan struktur yang dijalankan NII," jelasnya.
Pakai Strategi Taqqiyah
Selain itu, Khilafatul Muslimin juga menggunakan strategi taqiyyah atau berbohong. Wawan mengatakan, mereka menggunakan strategi tersebut sebagai siasat menutupi paham mereka agar dianggap tidak merubah ideologi Pancasila.
"Selain menjalankan tadi strategi yang disampaikan, kalau ditanya masyarakat bahwa dia tidak akan merubah ideologi Pancasila itu adalah merupakan strategi mereka. Yaitu yang disebut strategi taqiyyah, adalah strategi atau siasat untuk berbohong," jelasnya.
"Karena menurut syariat yang diajarkan oleh mereka, bahwa syarat itu diperbolehkan khusus untuk penganut ajaran mereka," imbuhnya.
Simak video 'Polisi Ungkap Sumber Aliran Dana Khilafatul Muslimin':
[Gambas:Video 20detik]
Baca di halaman selanjutnya: Khilafatul Muslimin punya 14.000 warga
Punya 14.000 Warga atau Anggota
Polda Metro Jaya mengungkapkan Khilafatul Muslimin tengah membangun negara dalam negara dengan sistem pemerintahan sendiri. Hingga saat ini ditemukan ada 14 ribuan warga yang tergabung dalam Khilafatul Muslimin dari berbagai daerah.
"Kami temukan puluhan ribu data warga Khilafatul Kuslimin ini ormas ini, yang ditunjukkan dengan ada namanya KTP, kalau mereka ada namanya nomor induk warga. Yang ditemukan baru 14 ribu (orang)," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Dari total 14 ribu orang tersebut paling banyak berprofesi sebagai wiraswasta. Disusul dengan petani dan karyawan serta sebagian kecil ada ASN dan juga dokter.
"Setelah kami klasifikasi yang tertinggi wiraswasta, kemudian petani 20 persen, karyawan 25 persen, guru 3 persen, termasuk di sini ada ASN dan dokter dan lain sebagainya," ujarnya.
Hengki menambahkan, setelah mereka dibaiat menjadi anggota Khilafatul Muslimin, mereka diberikan buku yang menjadi pedoman organisasi Khilafatul Muslimin. Kata Hengki, ajarannya mengacu pada ajaran Kartosuwiryo.
"Kemudian warga-warga ini setelah mereka diabaiat akan diberikan buku saku. Buku saku ini latar belakang tegaknya Khilafatul Muslimin. Ini buku saku mereka di mana merujuk pada darul islam Kartosuwiryo. Acuan mereka ini mengacu pada ajaran dari pada Kartosuwiryo," jelasnya.
Membangun Negara dalam Negara
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan ormas Khilafatul Muslimin merupakan kejahatan tersembunyi. Pergerakan Khilafatul Muslimin yang sering kali tidak terlihat (invisible crime) ini bertentangan dengan ideologi negara.
"Perilaku ormas Khilafatul Muslimin, bila ditelaah lebih dalam pada dasarnya bukan sekadar merupakan suatu pelanggaran hukum pidana konvensional, akan tetapi kejahatan ini sudah merupakan ranah offense against the state," ujar Fadil Imran dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Khilafatul Muslimin telah membangun pemerintahan. Khilafatul Muslimin juga disinyalir sedang membangun negara dalam sebuah negara.
"Senyatanya ormas ini telah membangun struktur pemerintahan, membangun suatu sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, yang keseluruhannya mengerucut pada adanya situasi yang menunjukkan adanya negara dalam negara," jelasnya.
"Yayasan dan lembaga yang dibentuk oleh Khilafatul Muslimin ini pada dasarnya diperankan atau difungsikan sebagai shell organization," tambah Fadil.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini