Ini Alasan Pengadilan Militer Pecat Prajurit TNI yang Terbukti LGBT

ADVERTISEMENT

Ini Alasan Pengadilan Militer Pecat Prajurit TNI yang Terbukti LGBT

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Jun 2022 11:57 WIB
Brunei hari ini terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas, kaum gay merasa takut
Ilustrasi (BBC World)
Jakarta -

Pengadilan Militer II-08 Jakarta memecat Serda AP karena terbukti LGBT. Putusan serupa juga dijatuhkan kepada Prada T. Keduanya juga dipenjara karena melawan perintah atasan di kasus itu. Apa alasan majelis hakim memecat dan memenjarakan keduanya?

Berikut alasan majelis yang tertuang dalam putusan Pengadilan Militer yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (6/6/2022):

Perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab, masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Pada hakikatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah memahami dan mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI berupa larangan bagi seluruh prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis dan bagi pelanggarnya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas TNI, tetapi Terdakwa justru melanggar perintah tersebut dengan melibatkan diri menjadi pelaku hubungan sesama jenis.

Akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota TNI akan mempengaruhi dan merusak mental serta disiplin prajurit.Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota TNI akan mempengaruhi dan merusak mental serta disiplin prajurit yang akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan selain itu Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan masyarakat sipil yang akan merusak mental generasi muda dan mencoreng nama baik serta citra TNI di mata masyarakat.

Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa pada saat mengikuti Pendidikan Secaba, ketika Terdakwa ketahuan pelatih sedang mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 orang dipaksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan onani, sehingga Terdakwa menjadi penasaran dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun sudah mengetahui ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Simak juga video 'Ketua Kamar Militer MA Buka-bukaan Ada Kelompok LGBT di TNI-Polri':

[Gambas:Video 20detik]



Mengapa Harus Dipecat?

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar- benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang telah dibekali dengan doktrin yang kuat untuk selalu memegang teguh disiplin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit disamping itu sebagai prajurit Terdakwa dituntut untuk tunduk kepada hukum serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tetapi justru Terdakwa lebih mementingkan nafsu dan kesenangan pribadinya sendiri dengan melakukan hubungan sesama jenis.

Perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan kepatutan dalam masyarakat serta melanggar hukum, di sisi lain Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya Perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) dan ditindak tegas dipecat dari dinas, tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulangkali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit, anggota Polri maupun dengan masyarakat sipil.

Perintah atasan soal larangan LGBT itu di antaranya:

1.Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
2.Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
3.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
4.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020

Dilihat dari sisi kepentingan militer, perbuatan Terdakwa melanggar perintah dinas dari pimpinan TNI dengan melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) terlebih telah melakukan berulangkali dengan sesama prajurit tentu akan mempengaruhi dan merusak mental prajurit serta merusak disiplin prajurit di satuan, seorang prajurit dan satuan dituntut untuk selalu dalam kondisi siap melaksanakan tugas kondisi tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila ada perbuatan prajurit yang menyimpang dan berpotensi untuk mempengaruhi prajurit yang lain di satuan dengan kondisi yang demikian akan mengganggu tugas pokok satuan dan merugikan kepentingan satuan maupun kepentingan militer pada umumnya.

Selain dengan sesama prajurit TNI Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota Polri dan masyarakat sipil, pada hal Terdakwa sebagai prajurit dituntut untuk memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat merusuk mental generasi muda yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan -aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutanya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan penasihat hukum Terdakwa.

Berikut perbuatan LGBT yang terbukti:

Serda AP

1. Dengan Prada JH.
2. Dengan anggota Polda Metro Jaya, Bripda RE di sebuah apartemen di Margonda. Serda AP berperan sebagai perempuan.
3. Homoseksual dengan seorang pegawai pertambangan di Kaltim pada Juli 2018. Serda AP sebagai laki-laki.
4. Video call seks dengan anggota Polres Halmahera Barat, Bripda SM kurun 2018.
5. Homoseksual dengan mahasiswa di sebuah hotel di Cibinong.

Prada T

1. Dengan seorang Sersan Taruna pada 2017. Keduanya melakukan video call sex sesama jenis.
2. Dengan seorang anggota Polda Metro Jaya, Bripka HE pada 2019.
3. Dengan Lettu EC yang berdinas di Mabes AD pada Juli 2020. Awalnya EC merayu dengan bisa mempromosikan Prada T berdinas di Jakarta.
4. Dengan Sertu HE yang berdinas d Mabes AD pada 2020.
5. Dengan Pratu DES, seorang Tamtama di TNI AU.
6. Dengan Akpol RS pada 2020.
7. Dengan anggota Polres Maluku, Briptu SY pada Oktober 2020.
8. Dengan anggota Polres Maluku, Briptu DL.

(asp/fjp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT