ADVERTISEMENT

Ini Alasan Pengadilan Militer Pecat Prajurit TNI yang Terbukti LGBT

Andi Saputra - detikNews
Senin, 06 Jun 2022 11:57 WIB
Brunei hari ini terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas, kaum gay merasa takut
Ilustrasi (BBC World)

Mengapa Harus Dipecat?

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar- benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang telah dibekali dengan doktrin yang kuat untuk selalu memegang teguh disiplin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit disamping itu sebagai prajurit Terdakwa dituntut untuk tunduk kepada hukum serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tetapi justru Terdakwa lebih mementingkan nafsu dan kesenangan pribadinya sendiri dengan melakukan hubungan sesama jenis.

Perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan kepatutan dalam masyarakat serta melanggar hukum, di sisi lain Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya Perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) dan ditindak tegas dipecat dari dinas, tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulangkali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit, anggota Polri maupun dengan masyarakat sipil.

Perintah atasan soal larangan LGBT itu di antaranya:

1.Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
2.Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
3.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
4.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020

Dilihat dari sisi kepentingan militer, perbuatan Terdakwa melanggar perintah dinas dari pimpinan TNI dengan melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) terlebih telah melakukan berulangkali dengan sesama prajurit tentu akan mempengaruhi dan merusak mental prajurit serta merusak disiplin prajurit di satuan, seorang prajurit dan satuan dituntut untuk selalu dalam kondisi siap melaksanakan tugas kondisi tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila ada perbuatan prajurit yang menyimpang dan berpotensi untuk mempengaruhi prajurit yang lain di satuan dengan kondisi yang demikian akan mengganggu tugas pokok satuan dan merugikan kepentingan satuan maupun kepentingan militer pada umumnya.

Selain dengan sesama prajurit TNI Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota Polri dan masyarakat sipil, pada hal Terdakwa sebagai prajurit dituntut untuk memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat merusuk mental generasi muda yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan -aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutanya dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan penasihat hukum Terdakwa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT